Hadi Wuryanto
Kab Malang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus mendukung program Presiden Joko Widodo, agar pembangunan disemua sektor bisa berjalan dengan baik. Terutama mendukung tax amnesty atau pengampunan pajak, serta program pendampingan yakni berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam mendukung program pemerintah tersebut, Pemkab terus melakukan sosialisasi pada masyarakat, tidak hanya di tingkat kecamatan saja, tapi juga pada masyarakat ditingkat pedesaan.
Dari gencarnya sosialisasi baik terkait tax amnesty maupun pembayaran PBB, maka telah terlihat dampaknya pada pendapatan PBB di Kabupaten Malang. Misalnya, di Kecamatan Bululawang, antusias warga setempat dalam membayar PBB sangat tinggi. Dan ini terbukti , sudah sebanyak 90 persen warga Bululawang membayar PBB.
Hal ini dibenarkan, Camat Bululawang Hadi Wuryanto, Minggu (22/10), kepada wartawan, jika hingga saat ini warga Kecamatan Bululawang sebesar 90 persen sudah melakukan pembayaran PBB. Sehingga kita harapkan pada akhir bulan Oktober 2016 mendatang pembayaran PBB bisa lunas 100 persen.
“Pembayaran PBB yang dilakukan masyarakat tersebut sangat tinggi. Ini disebabkan gencarnya sosialisasi yang kita lakukan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB,” ujarnya.
Dijelaskan, perolehan pendapatan daerah dari sektor pajak utamanya PBB di wilayah Kecamatan Bululawang pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp 1,167 miliar. Sementara, warga desa yang wajib pajak ketika akan membayar PBB biasanya menunggu penjualan dari hasil pertanian. Sebab, pembayaran PBB yang dilakukan warga yakni 40 persen dari lahan pertanian, dan 60 persennya dari sektor lainnya. Dan saat ini di Kecamatan Bululawang ini ada sebanyak 34.914 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dengan buku tanah sebesar Rp 1,167 miliar.
“Nilai pajak ini naik jika dibandingkan pada 2015, yakni sebanyak 34.773 SPPT dengan buku tanah sebesar Rp 1,165 miiar. Sehingga kami berharap, agar pada Hari Jadi Kabupaten Malang yang ke 1256, pada 28 November 2016 mendatang, warga yang wajib pajak keseluruhannya bisa melunasi PBB,” pinta Hadi. [cyn]
