Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Oleh :
Sugeng Winarno
Penulis dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Saat ini tak ada yang lebih penting dari urusan keselamatan. Di saat serangan virus semakin ganas, benteng pertahanan kesehatan harus semakin kuat. Vaksin sebagai salah satu benteng pertahanan itu sedang terus dimasifkan. Sementara upaya penyekatan persebaran virus dengan memberlakukan PPKM darurat juga merupakan ikhtiar yang penting. Semua diupayakan dengan tujuan demi menjaga dan melindungi keselamatan masyarakat.

Keselamatan masyarakat memang hal terpenting. Adagium yang pernah dilontarkan Cicero yang berbunyi “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara merupakan pernyataan yang cocok dengan kondisi sekarang. Seperti yang disampaikan filsuf dan ahli hukum Rowami Kuno itu bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, bukan terkalahkan oleh pertimbangan yang lain.

Situasinya memang serba sulit. Simalakama. Prioritas keselamatan atau kesehatan versus prioritas ekonomi. Tarik menarik prioritas ini yang menjadikan beragam upaya berjalan tak maksimal. Orang memang bisa mati karena terpapar virus, tetapi orang juga bisa kehilangan nyawa karena tak makan sebab tak bisa bekerja. Arti keselamatan tentu selamat dari serangan virus mematikan juga selamat dari kesulitan ekonomi. Pemberlakuan PPKM darurat menjadikan pertimbangan mengutamakan keselamatan dari serangan virus dan serangan kelaparan sama pentingnya.

Hak Masyarakat

Keselamatan adalah hak masyarakat. Pemerintah harus mampu memberi jaminan untuk keselamatan rakyatnya. Masyarakat juga harus mendukung perwujudan keselamatan atas dirinya. Sehingga apapun upaya yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan perlu mendapat dukungan bersama. Para pimpinan juga perlu menjadikan apapun upaya yang dilakukan adalah demi keselamatan, bukan untuk tujuan politik dan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Untuk itu munculnya wacana ada vaksinasi yang berbayar misalnya tentu bertentangan dengan upaya menjaga keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi. Apapun namanya, kalau sesuatu itu sudah berbayar biasanya akan berlawanan dengan azas pemerataan. Dikhawatirkan dengan vaksin berbayar hanya akan memicu kecemburuan dan menjadikan masyarakat yang tak mampu membayar merasa tak diperhatikan keselamatannya.

Setali tiga uang dengan wacana vaksin berbayar, ide tentang pengadaan rumah sakit khusus bagi para pejabat yang sakit terpapar virus Covid-19 juga bukan ide bijak. Pemimpin atau pejabat sejatinya perlu mendahulukan kepentingan rakyatnya. Dalam situasi genting seperti saat ini tentu tak elok kalau sang pejabat egois dan mau mendahulukan kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri. Pejabatlah semestinya yang harus mengalah demi melayani masyarakat yang dipimpinnya.

Untuk itu berbagai peraturan dan aneka kebijakan penanganan pandemi hendaknya tak ada yang mempolitisasi. Tak menggunakan peristiwa wabah justru sebagai ajang tebar pesona. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk narsis di media, politik pencitraan dengan berkedok kampanye protokol kesehatan (prokes), ajakan disiplin menjalankan kebijakan pemerintah, atau alasan apapun. Mempolitisir situasi pandemi tak kongrit dapat menyelesaikan permasalahan terkait keselamatan masyarakat.

Segala daya upaya pemerintah harus terus dimaksimalkan demi menekan angka penderita positif Covid-19 dan menurunkan angka kematian. Kolapsnya rumah sakit, penuhnya rumah sakit lapangan dan safe house, tumbangnya tenaga kesehatan (nakes), mengularnya atrian untuk mendapatkan tabung oksigen, raipnya beberapa obat-obatan dan vitamin, dan kewalahannya petugas pemakaman jenazah Covid harus segera carikan solusi. Pemecahan masalah ini perlu sinergi dan peran serta semua pihak.

Lawan Disinformasi

Di sisi lain, upaya menjaga keselamatan masyarakat masih harus berhadapan dengan masifnya peredaran kabar bohong yang dapat melemahkan upaya menjaga keselamatan masyarakat. Munculnya narasi-narasi yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 itu tak nyata dan hanya rekayasa serta konspirasi dunia sungguh dapat melemahkan upaya pemberantasan pandemi ini. Tak sedikit masyarakat yang termakan disinformasi pandemi sehingga mereka tak percaya Covid-19 dan cenderung abai prokes.

Upaya penanganan Covid-19 juga terhalang oleh kebodohan dalam memahami pandemi. Munculnya istilah covidiot atau herd stupidity mengindikasikan bahwa tak sedikit perilaku bodoh yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Narasi yang menyatakan bahwa Covid-19 itu tak ada dan hanya sebuah rekayasa merupakan contoh covidiot atau stupidity. Kebodohan seperti ini bisa jadi penghambat dalam upaya penyelesaian wabah.

Munculnya PPKM darurat ternyata di beberapa daerah masih diwarnai dengan banyaknya pelanggaran. Pelanggaran penerapan aturan pembatasan wilayah tak menjadi solusi jitu karena dukungan masyarakat tak maksimal. Menegakkan disiplin prokes masih belum berangkat dari kesadaran. Tak sedikit masyarakat yang abai dengan tak disiplin bermasker, mencuci tangan, dan jaga jarak fisik. Perilaku tak disiplin prokes ini sesungguhnya dapat membahayakan masyarakat itu sendiri.

Munculnya pelanggaran penerapan PPKM darurat dipicu banyak hal. Selain karena banyak masyarakat yang tak punya pilihan lain dan harus bekerja keluar rumah, pelanggaran juga dipicu oleh beragam kabar bohong yang sudah terlanjur dianggap benar. Narasi yang menyatakan bahwa PPKM darurat itu hanya sia-sia karena virus Covid-19 sejatinya tak ada dan hanya rekayasa. Gara-gara termakan informasi sesat seperti ini akhirnya banyak orang yang tetap keluar rumah.

Situasi ini mengindikasikan bahwa disinformasi terkait Covid-19 sungguh besar pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat. Kesadaran untuk menjalankan kebijakan PPKM darurat tak terbentuk, justru yang muncul adalah perlawanan dan penolakan. Kenyataan ini terbukti dari pelaksanaan PPKM darurat masih diwarnai banyak pelanggaran dan dinilai tak cukup efektif menekan pergerakan manusia. Walaupun ada penyekatan, tak sedikit orang yang mencari jalan-jalan tikus dan jalur alternatif.

Disisi lain, pelaksanaan PPKM darurat dan banyaknya orang yang menjalani isolasi mandiri (isoman) memunculkan solidaritas sosial masyarakat. Tak sedikit orang yang memberikan sumbangan kepada sesama. Para dermawan bermunculan dengan memberi nasi bungkus untuk para pekerja harian. Ada juga sumbangan seperti pemberian makanan, minuman, dan vitamin bagi yang sedang isoman. Solidaritas juga ditunjukkan melalui donor plasma darah, bantuan tabung oksigen, dan bantuan lain. Solidaritas warga merupakan modal berharga dalam mewujudkan kebersamaan demi keselamatan bersama.

Keselamatan adalah hak masyarakat. Mewujudkannya adalah tanggungjawab pemimpin dengan dukungan masyarakat. Perwujudan keselamatan masyarakat akan pincang kalau upaya tersebut justru tak didukung dan justru mendapat perlawanan dari sekelompok masyarakat. Kalau kita yakin seperti yang disampaikan Cicero bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi maka tegakkanlah hukum dan patuhi aturan. Semoga komitmen mematuhi aturan berbuah pada terciptanya kesehatan dan keselamatan masyarakat.

———– *** ————-

Rate this article!
Tags: