Keterangan Tiga Ahli Sidang Tambang Perkuat Dakwaan Jaksa di PN Surabaya

PN Surabaya, Bhirawa
Sidang dugaan perkara penipuan pembanguan infrastruktur tambang kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (5/4). Sidang mengagendakan keterangan tiga ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum (PH) Christian Halim.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan B Arianto dari Kejati Jatim menilai keterangan para ahli tersebut tidak membantu posisi terdakwa. Melainkan keterangan para ahli tersebut justru mendukung Pasal 378 KUHPidana yang dijeratkan pihaknya terhadap terdakwa.

“Bahkan keterangan Ahli Hukum Pidana Solahudin dari Ubhara Surabaya itu, justru menguatkan pembuktian kami dalam surat dakwaan,” kata Jaksa Novan B Arianto saat dikonfimasi usai sidang, Senin (5/4).

Novam menambahkan, untuk Ahli Hukum Pidana Dwi Seno Wijanarko dari Ubhara Jakarta, keterangannya tidak relevan. “Karena saat dipersidangan ahli banyak bicara tentang perdata dan ketika kami olahpun, dia menolak untuk memberikan jawaban. dan bahkan keterangannya soal kerugian dalam pasal 378 KUHPidana pun berbeda dengan ahli pidana Solahudin, dengan begitu, kita bisa lihat bersama kapasitas ahli bagaimana,” jelas Jaksa.

Sedangkan kepada ahli ketiga yaitu Puji Karyanto dari Unair Surabaya, PH terdakwa sempat mengilustrasikan soal pengakuan seseorang yang mengatakan sebagai kerabat ‘orang besar’ (orang penting, red), tapi kenyataannya tidak memiliki ikatan kekerabatan.

“Pengakuan seseorang bahwa dirinya mengenal orang-orang penting atau pejabat merupakan upayanya untuk mem-branding diri dengan tujuan agar terlihat sebagai bukan orang sembarangan,” papar ahli.

Hal itu, dinilai Jaksa sebagai gambaran jelas terkait rangkaian tindak pidana kebohongan yang diduga pelaku. “Orang yang mengaku-ngaku dengan membawa nama seseorang sebagai saudaranya, padahal bukan, jadi dia menjual nama orang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan sebelumnya, itu sebenarnya bagian dari upaya untuk melakukan kebohongan. Bahkan untuk mengaku sebagai ahli tambang pun, seseorang juga harus mempunyai sertifikasi sebagai ahli tambang,” tambah Jaksa.

Dalam persidangan, Ahli Dr Solahudin SH, MH menjelaskan Pasal 378 KUHPidana adalah delik materiil murni, memiliki unsur penipuan ketika tindakan mengandung kepalsuan itu terjadi dan korban tergerak menyerahkan suatu barang. “Mens rea atau niat jahat menjadi penting dalam pasal ini untuk diperiksa di persidangan. Dan apabila kebohongan itu terjadi didepan, maka itu masuk unsur penipuannya,” bebernya.

Sedangkan, Ahli Dr Dwi Seno Wijanarko SH, MH sempat dipertanyakan kapasitasnya sebagai ahli pidana oleh majelis hakim yang diketuai Ni Made Purnami ini ketika ia sibuk-sibuknya menjelaskan soal perdata di muka sidang.

“Anda seorang ahli pidana atau bagaimana?,” ujar Hakim menjeda keterangan ahli. Bahkan, saat Jaksa mempertanyakan apakah seseorang diperbolehkan menggunakan dana diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditentukan, ahli lebih memilih tidak menjawab pertanyaan Jaksa.

“Boleh dong saya berpendapat, begitupun sebaliknya (memilih diam tak menjawab, red). Soal menyampaikan dan tidaknya (memberikan) pendapat itu kapasitas ahli, anda (jaksa) tugasnya soal pembuktian,” singkatnya.

Belakangan, diketahui ahli merupakan mantan seorang jaksa yang kini dipekerjakan di sebuah kampus sebagai dosen. Saat dikonfrontasi, terdakwa Christian Halim tidak menanggapi keterangan ketiga ahli diatas. “Tidak saya tanggapi Yang Mulia,” ujar terdakwa menjawab pertanyaan Hakim Ni Made.

Di akhir sidang, tim PH terdakwa kembali menyingung soal pemanggilan saksi Gentha, yang sebelumnya oleh jaksa sudah dihadirkan sebanyak dua kali di persidangan. Jaksa berdalih pihaknya sudah melakukan upaya pemanggilan ulang sebanyak dua kali. “Sudah kita panggil dua kali. Kesempatan yang sama kita berikan kepada tim PH terdakwa apabila berkenan untuk memanggil saksi kembali di persidangan, silahkan,” ujar Jaksa.

Dan dipekuat dengan jawaban ketua majelis hakim Ni Made, bahwa pihaknya tidak bisa memaksa kehadiran saksi Gentha kembali di persidangan.

“Karena itu merupakan kewenangan pembuktian ada di jaksa, pada saat itu saksi pun dihadirkan oleh pihak jaksa, Sedangkan jaksa menilai keterangan saksi sudah cukup. Terlebih sudah ada upaya jaksa untuk memanggil kembali saksi Gentha,” ujarnya.

Terpisah, Alvin Lim, penasihat hukum terdakwa usai sidang mengaku kecewa dengan sikap majelis hakim yang tidak mengeluarkan penetapan untuk memanggil saksi Gentha. [bed]

Tags: