Keterlambatan P-APBD Dipertanyakan Legeslatif

Jember, Bhirawa
Keterlambatan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2016 oleh Pemkab Jember, menimbulkan sejumlah pertanyaan dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Jember di Rapat Paripurna Pembahasan P-APBD, kemarin. Hampir seluruh fraksi menanyakan rendahnya serapan APBD 2016 dan keterlambatan pembahasan P-APBD 2016 yang berimbas pada mepetnya waktu paksaan.
Seperti yang disampaikan oleh F-KB. Partai berlambang bola dunia dengan bintang sembilan ini meminta penjelasan keterlambatan pembahasa P-APBD 2016 dan menayakan bagaimana cara melaksanakan anggaran yang cukup besar dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. “Dengan terlambatnya pembahasan APBD Perubahan, maka ada konsekwensi logis dan tidak bisa dihindari, yaitu terbatasnya waktu pelaksanaan anggaran,” ujar Mufti Ali, Juru Bicara Fraksi PKB.
Hal senada juga disampaikan oleh F-Gerindra. Partai pimpinan Prabowo Subiyanto ini berharap ada upaya ektra untuk menyelesaikan pembangunan yang kurang 1 bulan efektif. “Butuh tenaga ekstra, agar roda pembangunan dan perekonomian Jember bisa jauh lebih cepat dan tidak terhambat. Untuk kepentingan rakyat Jember, Kami sepakat pembahasan perubahan APBD 2016 harus ekstra kerja keras siang dan malam, tidak boleh lelah,” ujar Alfian Andri Wijaya, juru bicara Fraksi Partai Gerindra.
Begitu pula dengan Fraksi Amanat Pembangunan (FAP). FAP berharap P-APBD 2016 fokus kegiatan yang menyentuh masyarakat. Diantaranya insentif bagi guru ngaji, proyek penerangan jalan umum (PJU), standarisasi besaran anggara bantuan pendidikan gratis per jenjang sekolah. “Mepetnya waktu pelaksanaan P-APBD 2016, FAP mengharapkan Pemkab mengoptimalkan dan bekerja keras dalam melaksanakan seluruh program, terutama berkaitan dengan infrastruktur,” ujar ujar Ikbal Ferdana FAP.
Menjawab pertanyaaan itu, Wakil Bupati Jember Mukit Arief menjelaskan serapan APBD Kabupaten Jember pada semester pertama 2016 sebesar 30 persen. Kondisi ini lebih tinggi dibanding kabupaten/kota yang sebesar 26 persen. Juga di atas rata-rata nasional yang sebesar 29 persen. [efi]