Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Demokrasi

Oleh :
H Irwan Setiawan
Anggota DPRD Jawa Timur Dapil 3 periode 2014 – 2019 ; Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur

“Hanya 1 parpol yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada semua DCT di 84 dapil, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” kata Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/11/2023). Padahal, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 menyebutkan bahwa syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus terpenuhi di setiap dapil, bukan akumulasi total secara nasional.

Apresiasi tentu patut diberikan kepada partai politik yang membuktikan komitmennya untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut. Meski demikian, semua partai politik perlu terus didorong untuk tidak sekadar memenuhi perintah Undang-Undang. Bersama dengan calon wakil rakyat lainnya, semua perempuan yang akan “bertarung” dalam kontestasi politik harus menyiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi demokrasi.

Sudah menjadi keniscayaan jika faktor elektoral akan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan partai politik dalam menyusun daftar calegnya. Sebuah kewajaran kalau semua kontestan politik akan mengkapitalisasi semua potensinya untuk meningkatkan elektabilitas.

Namun begitu, sebagai institusi yang berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik, partai peserta pemilu diharapkan bisa membangun kesadaran kader-kadernya bahwa demokrasi tidak hanya bicara tentang electoral. Keterpilihan bukan tujuan akhir dalam demokrasi.

Sebagaimana didefinisikan oleh Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan menjadikan rakyat sebagai muaranya. Konsekuensinya, setiap pemegang kekuasaan dalam sistem demokrasi diharuskan memiliki visi dan membawa misi perubahan kualitas hidup rakyat ke arah lebih baik.

Dengan landasan berpikir tersebut, semua calon wakil rakyat, termasuk perempuan, akan memiliki pemahaman yang sama bahwa elektabilitas tidak selayaknya dibangun dengan melakukan investive corruption (berinvestasi untuk korupsi) dalam bentuk politik uang (money politics). Keterpilihan tidak dipandang sebagai momentum untuk mengupgrade level kekayaan, apalagi jika dilakukan dengan abuse of power bersama mereka yang berada di area kekuasaan.

Dalam demokrasi empiris, hak rakyat untuk berpartisipasi bukan hanya saat menjatuhkan preferensinya melalui mekanisme Pemilu. Hak tersebut masih melekat bahkan saat kekuasaan sudah dijalankan. Pasca Pemilu, rakyat memiliki hak yang dijamin konstitusi dalam bentuk penyampaian pikiran dan pendapat serta melakukan pengawasan sosial.

Adanya hak publik untuk berpartisipasi diharapkan dapat membuat pemegang kekuasaan, termasuk perempuan, untuk mengingat adanya public scrutiny. Pengawasan publik diharapkan akan bisa membuat pemegang kekuasaan menjaga diri dari perilaku yang berpotensi memicu kemarahan publik, seperti flexing di media sosial dan sebagainya. Pengawasan publik juga akan menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan juga kepada masyarakat.

Di satu sisi, batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan membuka peluang lebih besar kepada para perempuan Indonesia untuk berkiprah di jalur politik praktis. Hanya saja, dalam perspektif demokrasi, peningkatan kuantitas tersebut tidak akan memberi dampak positif signifikan jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas para kandidat.

Sebagai muara demokrasi, rakyat tentunya menghendaki lahirnya manusia-manusia berkualitas sebagai wakil mereka. Ekspektasi akan hadirnya kehidupan lebih baik hanya akan bisa ditumbuhkan bila kompetisi politik bisa diwarnai dengan kemampuan memformulasikan dan mempresentasikan gagasan di ruang publik. Demokrasi tidak akan menawarkan harapan kalau diisi dengan perilaku politik yang tidak genuine. Seperti kritik yang dilontarkan Plato, kapal besar demokrasi berpotensi salah arah jika navigatornya dipilih hanya berdasarkan popularitas, bukan kapasitas.

Dengan demikian, para perempuan yang diajukan sebagai calon wakil rakyat dalam Pemilu 2024 dituntut untuk bisa menunjukkan keunggulan kualitasnya sebagai tolok ukur kelayakan. Sebuah kemunduruan jika kaum perempuan yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 hanya mampu membranding dirinya berdasarkan faktor garis keturunan ataupun kecantikan lahiriahnya saja namun tidak menawarkan gagasan untuk kehidupan berkemajuan.

Angka 30 persen juga bisa dimaknai sebagai kesempatan bagi kalangan perempuan untuk memikirkan lebih banyak masalah bangsa, tidak terbatas urusan yang menjadi domain kaum mereka sendiri seperti kekerasan terhadap perempuan, tenaga kerja wanita, dan sebagainya. Dengan menyandang predikat sebagai anggota dewan, para perempuan akan bisa menjadi policy makers untuk masalah tata ruang/wilayah, pendidikan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pada fase inilah setiap wakil rakyat akan bisa diuji keberpihakannya di tengah pusaran arus kepentingan.

Calon wakil rakyat dari kalangan perempuan juga harus menyiapkan diri untuk mengimplementasikan pesan filosofis Epitectus,”We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.” Ada saatnya mereka akan bersentuhan langsung dengan rakyat untuk mendengarkan keluhan mereka tentang pendidikan sistem zonasi, harga kebutuhan pokok yang konsisten mengalami kenaikan, infrastruktur yang rusak, soal sampah, tentang nasib buruh dan setumpuk masalah riil lainnya. Bukan hanya mampu mendengar, wakil rakyat juga akan dituntut untuk bisa menindaklanjutinya dan melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan pemerintah.

Satu tolok ukur lagi yang tak kalah pentingnya adalah rekam jejak, termasuk saat seorang perempuan menjalani peran di lingkup keluarga. Sebagaimana diutarakan Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, Anggota Komisi IX DPR RI, ada keterkaitan erat antara peran perempuan dalam keluarga dengan ketahanan negara. Jika keluarga kokoh, ketahanan sosial sebuah bangsa juga akan kokoh.

————— *** —————-

Tags: