Foto Ilustrasi
PKB Jatim, Bhirawa
Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, nampaknya cukup memprihatinkan karena ada kecenderungan trennya menurun dari pemilu ke pemilu. Karena itu Perempuan Bangsa mendesak kepada pemerintah dan parpol supaya lebih memberdayakan kaum perempuan melalui keberpihakan yang lebih konkret.
“Dari pemilu ke pemilu keterwakilan perempuan di parlemen cenderung menurun. Bahkan dibanding negara Timor Leste maupun Ruwanda, Indonesia masih kalah jauh. Padahal dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia lebih maju dibanding kedua negara tersebut,” ujar Sekjen PB PKB Luluk Nur Hamidah, Senin (28/11).
Berdasarkan data, kata Luluk keterwakilan perempuan di DPR RI dari FPKB, baru mencapai 26,7 persen atau hanya 11 orang dari 47 anggota FPKB DPR RI. Sedangkan di DPRD Jatim persentasenya lebih baik mencapai 40 persen karena dari 20 kursi yang diperoleh PKB, 8 di antaranya merupakan perempuan.
“Namun di tingkat kabupaten/kota justru lebih buruk, karena dari 277 kursi yang dimiliki PKB hanya 35 orang yang berasal dari perempuan atau hanya mencapai 12,6 persen,” ungkap Luluk didampingi Ketum PB PKB Hj Masrifah.
Ia berharap RUU Pemilu yang tengah dibahas di DPR RI lebih mengakomodir keterwakilan perempuan di legislatif. Misalnya, 30 persen keterwakilan perempuan bukan hanya masuk dalam daftar caleg parpol tetapi juga mencantumkan minimal 30 persen caleg perempuan masuk nomor urut 1 dari jumlah dapil yang ada. “Dengan begitu tingkat keterpilihan caleg perempuan juga akan terdongkrak,” ungkap perempuan berjilbab ini.
Senada, Ketua PB PKB Jatim terpilih Hj Anik Maslachah menambahkan bahwa pada Pileg 2019 mendatang PKB Jatim menargetkan keterwakilan perempuan di DPRD Jatim naik menjadi 50 persen. Sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota juga keterwakilan perempuan juga bisa meningkat menjadi 30 persen. “Kalau target 30 kursi DPRD Jatim pada Pileg 2019, berarti 15 di antara akan diisi caleg perempuan,” harap anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, PB PKB Jatim juga sudah memperkuat struktur kepengurusan hingga tingkat ranting (desa/kelurahan). Selain itu, kata Anik, pihaknya juga akan memberikan advokasi terhadap keluarga marginal khususnya untuk perempuan dan anak-anak. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan perempuan serta meningkatkan derajat ekonomi perempuan melalui majelis taklim, kopwan dan UMKM.
“Kami juga mendorong kader PB PKB di tingkat desa untuk lebih pro aktif mengusulkan dan merekomendasi program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui alokasi dana desa dengan cara masuk menjadi anggota BPD atau menjadi kepala desa,” ungkap politisi asal Sidoarjo ini. [cty]
