Ketidakpuasan Pengusaha Terhadap Produktivitas TKI Capai 55,8 Persen

Jakarta, Bhirawa.
Penataan ulang UU Ketenagakerjaan, lewat Omnibus Law Cipta Kerja, dibutuhkan untuk kemudahan berbisnis. Dengan menyederhana kan perizinan dan perubahan regulasi. Juga di perlukan untuk menciptakan ekosistem berusaha dan bekerja yang lebih baik.
Untuk menyusun RUU Cipta Kerja dan membangun fondasi akademis yang kuat, Kemnaker menjaring masukan, pandangan dan tanggapan aspek filosofis, yuridis dan sosiologi dari kalangan Akademisi dan praktisi Ketenaga kerjaan.
“Berdasarkan data Sakernas BPS, saat ini terdapat 7,05 juta pengangguran. Sebanyak 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta kelompok setengah nganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu. Sedang 45,84 juta angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau paruh waktu,” ungkap Menaker Ida Fauziyah dalam memberi arahan sekaligus membuka diskusi Akademisi dan praktisi tentang RUU Cipta Kerja, akhir pekan.
Disebutkan, dari struktur Ketenagakerjaan tersebut, bisa diketahui sangat perlunya pemecahan permasalahan secara bersama- sama. Upaya yang harus dilakukan segera adalah memperluas lapangan kerja melalui pemberian kesempatan dan fasilitas kemudahan berusaha. Dengan tetap menjaga perlindungan terhadap pekerja /buruh  yang bekerja.
“World Bank telah menyoroti peraturan Ketenagakerjaan Indonesia terkait kemudahan berbisnis. Dibandingkan dengan negara ber penghasilan menengah kebawa di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia dinilai memiliki peraturan Ketenagakerjaan yang kaku. Terutama terhadap perempuan tenaga kerja,” ungkap Ida Fauziyah.
Dikatakan, rilis terbaru Japan External Trade Organization (JETRO), terkait kondisi bisnis perusahaan Jepang di Asia dan Oceania. Menyebutkan, sebanyak 55,8 % perusahaan menyatakan ketidak puasanya terhadap produktivitas TKI. Bila dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan. Tingkat ketidak puasan tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata negara di ASEAN, yang hanya 30,6%. Bahkan tingkat ketidak puasan Kamboja masih diatas Indonesia, yakni 54,6 % saja.
“Kemnaker merupakan institusi pemerintah yang harus bertanggungjawab terkait perlindu ngan dan kesejahteraan TKI. Mulai dari TKI yang belum bekerja, yang sudah bekerja sampai yang ter PHK. Karenanya, Kemnaker harus menjaga keseimbangan antara kepenti ngan pekerja dan pengusaha. Sebab keduanya tidak bisa berjalan sendiri sendiri. Suasana hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, harus dijaga. Agar kelangsungan bekerja dan usaha berjalan dengan baik,” tutur Ida Fauziyah. (Ira)

Tags: