Ketua Dewan Imbau Bupati Malang Kaji Ulang Penghentian Izin Toko Modern

Ketua DPRD Kab Malang Didik Gatot Subroto.

Kab Malang, Bhirawa
Rencana Bupati Malang HM Sanusi akan menghentikan pengeluaran izin dan perpanjangan izin usaha toko modern, hal itu telah ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, agar rencana Bupati Malang untuk menghentikan pengeluaran izin dan perpanjangan izin toko modern untuk dikaji terlebih dahulu.
”Seharusnya, Bupati Malang tidak terburu-buru dengan rencana menghentikan pengeluaran izin dan perpanjangan izin toko modern di wilayah Kabupaten Malang, sehingga diperlukan kajian. Karena toko modern yang ada sekarang ini telah menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Kamis (2/1), kepada wartawan.
Menurut dia, kajian yang harus dilakukan itu, apakah toko modern yang berada di wilayah Kabupaten Malang melebihi kapasitas atau tidak. Dan jika itu dianggap sudah melebihi kapasitas, tentunya harus ada revisi Peratuaran Daerah (Perda). Karena untuk menghentikan pengeluran izin dan perpanjangan izin toko modern tidak bisa berdasarkan Perda yang sudah ada saat ini, sehingga harus ada revisi Perda tentang Toko Modern.
Didik berpendapat, jika toko modern selama ini cukup berperan dalam perputaran ekonomi di Kabupaten Malang. Karena setiap harinya masyarakat berbelanja di toko modern. Selain itu, jika toko modern izin usahanya tidak diperpanjang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dampaknya juga pada pekerjanya, yang secara otomatis akan di Putus Hubungan Kerja (PHK). “Apalagi, pekerja toko modern rata-rata warga yang berada di sekitar toko modern tersebut,” paparnya.
Dikesempatan itu, dirinya memberikan masukan, agar pihak eksekutif tidak memberhentikan pengeluaran izin dan perpanjangan izin toko modern, melainkan lebih diberdayakan yang manfaatnya banyak dirasakan masyarakat. Misalnya, toko modern mau menampung produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat setempat.
Sehingga dengan begitu, lanjut Didik, maka produk UMKM bisa ditampung untuk dijual di toko modern. Sebab, di Kabupaten Malang ini banyak produk-produk UMKM yang masih sulit dalam melakukan penjualannya. Padahal, produk UMKM yang dihasilkan warga Kabupaten Malang kualitasnya tidak kalah dengan produk UMKM yang ada di jawa Timur (jatim) ini.
“Untuk itu, kami meminta kepada Bupati Malang agar melakukan kajian sebelum memutuskan kebijakannya dalam menghentikan pengeluaran izin dan perpanjangan izin toko modern di Kabupaten Malang,” tegasnya. [cyn]

Tags: