Ketua DPC PPP Diminta Kembalikan Uang Rp1,2 M

Baharuddin

Baharuddin

Sumenep, Bhirawa
Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur menolak gugatan Ketua DPC PPP Sumenep, Baharuddin, sebagai penggugat atas kasus pengingkaran memenuhi kontrak politik yang dilakukan H Sugianto (sebagai tergugat) yang merupakan mantan Calon Bupati Sumenep dari partai berlambang Ka’bah tahun 2010 lalu.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Sumenep juga memutuskan gugatan DPC PPP Sumenep itu ditolak dengan nomor.09/Pdt.G/2011/PN.Smp. Artinya keputusan PT itu menguatkan keputusan PN Sumenep. Juru bicara tergugat, Supandi mengatakan, pihaknya sudah menerima salinan putusan PT Jawa Timur dengan nomor: 504/PDT/2012/PT.SBY yang menguatkan putusan PN Sumenep.
Gugatan DPC PPP Sumenep dalam hal ini Baharudin sebagai ketuanya dinyatakan ditolak sebab isi kontrak politik yang berbunyi,  H Sugianto sebagai Cabup pada waktu itu harus membayar uang sebesar Rp2,2 M melanggar pasal 35 ayat 1 huruf b Undang-undang Parpol.
Yang menentukan bahwa sumbangan perorangan bukan anggota paling banyak sebesar Rp1 miliar. “Kami sudah terima salinan keputusan PT yang mengukuhkan keputusan PN Sumenep yakni menolak semua gugatan penggugat yang ditujukan kepada H Sugianto,” kata Supandi, Minggu (6/4).
Menurutnya, selama ini Sugianto sudah memberikan uang kepada ketua DPC PPP Sumenep sebanyak Rp 1,2 milyar dengan diambil secara bertahap. Selain itu, pihaknya juga memberikan kendaraan roda dua jenis viar sebanyak 28 unit dan uang sebesar Rp250 juta agar mendapatkan rekomendasi dari DPP PPP sebagai cabup Sumenep periode 2010-2015.
“DPC PPP itu menggugat Sugianto karena yang bersangkutan menolak memenuhi permintaan uang sebanyak Rp2,2 miliar, hanya membayar Rp1,2 miliar dan memberikan kendaraan 28 unit serta uang mendapatkan rekom itu sebanyak Rp250 juta. Dari itu muncuk gugatan itu. Karena gugatan itu sudah ada keputusan ingkrah, maka kami meminta ketua DPC PPP Sumenep yakni Baharudin mengembalikan semua uang dan barang yang diberikan itu,” ungkap Supandi. [sul]

Tags: