Ketua DPRD Desak Penyerahan Aplikasi di Sidoarjo Tak Jadi Beban Dinas Kominfo

Rapat penyerahan source code aplikasi Sipraja di ruang rapat delta wicaksana Pemkab Sidoarjo. [alikusyanto/bhirawa].

Sidoarjo,Bhirawa.
Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo berharap semua aplikasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo diserahkan kepada pihaknya, sesuai dengan aturan sistim pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Termasuk aplikasi Sipraja atau sistim pelayanan rakyat Sidoarjo, yang saat ini masih dikelola oleh Bagian Pemerintahan Pemkab Sidoarjo.

“Menurut aturan SPBE, semua aplikasi Sipraja harus dikelola oleh Dinas Kominfo,” kata Kabid TIK Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, M.Farkan, Senin (12/2) kemarin.

Disampaikan Farkan, source code aplikasi Sipraja tersebut memang mulai diserahkan kepada Dinas Kominfo. Dalam aplikasi ini, menampung ada 38 layanan kepada masyarakat.

“Tetapi kami belum tahu, apa hanya source code nya saja atau semuanya,” kata Farkan.

Tetapi ia berharap aplikasi ini akan diserahkan semuanya. Tidak parcial. Karena sesuai aturan KemenPAN dan Kemendagri, yang tertuang dalam SPBE, semua pengelolahan aplikasi harus diserahkan kepada Kominfo.

Disampaikan Farkan, kalau aplikasi ini masih pengembangan. Sipraja tipe 1 -3 sudah berjalan. Namun, Sipraja tipe 4 -7 masih pembangunan. Farkan belum tahu, kira-kira kapan akan diserahkan secara utuh. Yang tahu, hanya dari Bagian Pemerintahan.

“Kalau sudah selesai, maka harus diserahkan,” ujarnya.

Apakah Dinas Kominfo Sidoarjo siap menerima penyerahan pengelolahan aplikasi tersebut? Sesuai petunjuk dari Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Usman, penyerahan nantinya agar tidak menjadi beban. Penyerahan pengelolahan itu suatu amanah, maka mau tidak mau harus diterima

“Kata Ketua DPRD kebutuhan harus difasilitasi,” kata Farkan.

Setelah aplikasi Sipraja ini akan diserahkan, menurut Farkan, maka aplikasi e-budy, yang juga dikelolah oleh Bagian Organisasi, juga harus diserahkan pengelolahannya.

Disampaikan Kabag Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Asmara Hadi SSTP, saat ini aplikasi Sipraja tipe 1-3 sudah berjalan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sipraja tipe 1-3 ini termasuk MPP digital. Pelayanannya berupa layanan administrasi kependudukan.

Rencananya Sipraja tipe 4 berupa layanan lowongan kerja, Sipraja tipe 5 berupa layanan data dan informasi, tipe 6 berupa pembayaran secara online, Sipraja tipe 7, berupa layanan market palace.

“Sipraja tipe 4 -7 saat ini masih kita bangun,” kata Asmara.

Meski sudah ada, tapi menurut Asmara, Sipraja masih belum bisa terintegrasi dengan sejumlah layanan pusat. Misal OSS, BPN dan imigrasi.

“Belum terintegrasi dengan metode artificial atau program interface,” katanya. (kus.gat)

Tags: