Ketua DPRD Geram PSKS Dipotong

Drs Puji Santoso

Drs Puji Santoso

Nganjuk, Bhirawa
Pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang diterima warga miskin di Kabupaten Nganjuk membuat Ketua DPRD Nganjuk Drs Puji Santoso geram. Dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi yang seharusnya diterima utuh Rp 400 ribu (November -Desember) oleh warga miskin, justru tidak tepat sasaran.
“Bukan ngarang, ini benar bahwa potongan PSKS untuk warga miskin memang terjadi dan hampir menyeluruh di wilayah Nganjuk,” ungkap Puji Santoso saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Kamis (4/12).
Ironisnya, di Dusun Pengkol Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro di mana Puji Santoso tinggal juga terjadi pemotongan dana PSKS. Namun setelah ditelusuri oleh Puji, dana potongan tersebut diberikan oleh warga miskin yang tidak mendapat jatah PSKS. Namun demikian, Puji Santoso tidak membenarkan praktik pemotongan dana kompensasi BBM untuk orang miskin tersebut. “Jangankan di desa lain, di desa saya sendiri PSKS juga dipotong kok. Tapi setelah saya ikuti ternyata memang potongan Rp 100 ribu itu diberikan kepada warga miskin yang tidak masuk daftar penerima PSKS,” ujar Puji Santoso.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, dana PSKS yang diterima warga miskin di Kabupaten Nganjuk banyak disunat. Pemotongan dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi  antara Rp100 ribu hingga Rp 150 ribu terjadi merata di hampir seluruh wilayah. Alasannya, dana pemotongan tersebut akan dibagikan kepada warga miskin lainnya yang tidak mendapat dana PSKS.
Praktik pemotongan dana PSKS dilakukan oleh perangkat desa atau Ketua RT dari masing-masing desa.
Puji Santoso mengakui pembagian dana PSKS carut marut di Kabupaten Nganjuk. Dan ini terjadi akibat validasi pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan pengajuan pemerintah daerah. Bahkan, dari daftar penerima PSKS ada warga yang tergolong mampu justru menerima. Sebaliknya warga yang benar-benar miskin justru tidak menerima PSKS. “Saya prihtin mengetahui ada seorang haji dengan kategori ekonomi mampu justru menerima PSKS. Tetapi tetangganya yang buruh tani justru tidak mendapat jatah kompensasi BBM,” keluh Puji Santoso.
Terkait hal ini, Puji Santoso akan memanggil dinas terkait untuk melakukan koordinasi dalam upaya memperbaiki data warga miskin penerima kompensasi dana BBM. Rencananya, Ketua DPRD, akan melakukan koordinasi dengan Dinsosnaker, Asisten Pemerintahan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) untuk membahas kemungkinan melakukan usulan data warga miskin penerima dana kompensasi BBM ke pemerintah pusat. “Akan saya koordinasikan dan membahas kemungkinan perbaikan data warga miskin penerima PSKS dengan dinas terkait. Untuk selanjutnya akan kita usulkan ke pemerintah pusat,” papar Puji Santoso.
Tak hanya di Nganjuk, kasus pemotongan dana PSKS juga terjadi di Kab Bangkalan. Sejumlah warga dari Desa Mandung Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan mendatangi Mapolres setempat. Mereka melaporkan dugaan pemotongan dana penerima PSKS. Sebab, dana yang diterima oleh warga tidak utuh. Setiap warga hanya menerima Rp 300 ribu. Padahal, seharusnya setiap warga menerima Rp 400 ribu sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.
Penerima dana PSKS datang ke Mapolres untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut didampingi oleh LSM CIDEs. Mereka langsung masuk ke ruang SPK untuk melaporkan dugaan pemotongan dana PSKS. “Saya bersama warga ke sini untuk melaporkan adanya kasus dugaan pemotongan dana PSKS yang dilakukan oknum perangkat desa,” terang Direktur LSM CIDEs Mathur Husyairi.
Menurut Mathur, sesuai keterangan dari warga modus yang dilakukan perangkat daerah yakni ketika warga ingin mendapatkan kartu sebagai syarat mendapat dana PSKS, diwajibkan membayar Rp 100 ribu. Jika tidak bersedia membayar maka tidak akan diberikan kartu. [ris]

Rate this article!
Tags: