Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar meyakini jika proyek Umbulan sudah selesai, menyusul turunnya Legal Opinion (LO) dari Kejagung sekaligus penandatangan kerjasama yang dilakukan Gubernur Jatim yang disaksikan tiga menteri masing-masing Menkeu, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertanahan serta Menko Ekuin di Jakarta beberapa waktu lalu. “Kita tahu jika proyek Umbulan menjadi skala prioritas nasional setelah 43 tahun mangkrak. Karenanya untuk memberikan layanan air bersih ke masyarakat dengan harga murah, pusat telah mengalokasikan anggarannya lewat APBN untuk suksesnya proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan,”papar pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini usai melaksanakan halal bihalal memperingati HUT PKB yang ke-18 di Kator DPW PKB Jatim, Minggu (24/7).
Ditambahkannya, sejak awal sebenarnya DPRD Jatim menyetujui pelaksanaan proyek tersebut. Namun karena kehati-hatian, mengingat baru kali ini ada ada kerjasama antara pihak swasta dengan Pemprov Jatim khususnya soal pengelolaan air, lalu ditambah persetujuan dewan maka dibutuhkan LO dari pihak Kejagung. Akan tetapi seiring turunnya LO, maka perdebatan sudah selesai dan siap dilakukan persetujuan oleh dewan.
Bagaimana dengan sikap PKS yang masih mempermasalahkan terkait soal lingkungan dan ekonomi? menurut Gus Halim, panggilan Halim Iskandar itu adalah masalah lain. Akan tetapi substansinya hanya ada pada masalah hukum. Hal itu dituangkan dalam Pandangan Umum (PU) fraksi beberapa waktu lalu. “Saya kira tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Pasalnya dalan PU fraksi yang ditanyakan soal aspek hukumnya saja, yang lain tidak. Karenanya kami pimpinan dewan tinggal mencari waktu untuk melakukan pertujuan dalam rapat paripurna,”tegasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS Jatim Yusuf Rohana menegaskan jika soal aspek hukum untuk proyek Umbulan tidak ada masalah lagi. Namun untuk masalah lingkungan dan sosial, pihaknya belum mengetahui sampai sejauh mana pembicaraannya dengan kab/kota yang dilalui. “Yang pasti kami berharap jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari setelah proyek Umbulan sudah dikatakan clear dan mulai beroperasi,”papar pria yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim ini. [cty]
