Sidoarjo, Bhirawa.
Kabupaten Sidoarjo akan menuju transisi new normal setelah berakhirnya PSBB. Konsep baru ini oleh Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad akan dibawa dalan rapat dengan gubernur Jatim.
Ditemui Senin (8/6) sore di Rumdin, Nur Ahmad, menegaskan transisi new normal masih menjadi konsep yang akan ditawarkan. sebelum menuju new normal akan didahului dengan masa transisi dulu.
Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, akan merekomendasikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tidak melanjutkan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di kota delta.
“Pertimbangan kami, pemberlakuan PSBB yang sudah berlangsung selama 1,5 bulan ini sangat tidak efektif dan lebih mengarah ke pemborosan anggaran daerah,” jelasnya saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan tim ahli kesehatan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (08/06) siang.
Menurutnya, penerapan PSBB justru lebih banyak menimbulkan dampak di sektor ekonomi dan sosial masyarakat ketimbang perkara kesehatannya, meski secara data jumlah warga Sidoarjo yang terpapar virus corona semakin banyak.
Sedangkan disisi lain, anggaran daerah yang telah digunakan untuk membiayai berbagai program terkait penerapan PSBB di kabupaten Sidoarjo ini terbilang cukup besar karena sudah menyentuh angka Rp 200 miliar.
“Selama ini kami sama sekali tidak dilibatkan dari berbagai proses perencanaan PSBB ini. Bahkan dalam urusan Refocusing dana pun kami tidak diberi ruang kecuali melakukan pengawasan saja terhadap penggunaan anggarannya,” ucap legislator asal PKB itu.
Pertimbangan-pertimbangan itulah yang akan disampaikannya dalam rapat koordinasi yang digelar Gubernur jatim, Khofifah Indar Parawansah di Gedung Grahadi sore ini yang menghadirkan semua unsur Forkopimda dari Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.
Hanya saja, sesuai dengan rekomendasi dari tim ahli tadi, pihaknya akan mendesak Pemkab Sidoarjo untuk membuat regulasi untuk meningkatkan kedisplinan warga kota delta dalam menerapkan protokol kesehatan secara pribadi agar tak sampai tertular atau menularkan virus corona.
“Soal bagaimana konsepnya, saya kira masih perlu dibahas lebih lanjut dengan seluruh stakeholder di Sidoarjo,” pungkas Usman.(hds)
