H Usman
Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, meminta anggota dewan tidak berprasangka buruk terhadap tawaran menggelar paripurna untuk memutuskan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha) pembangunan Sidoarjo Barat, diterima atau ditolak.
Harus ada keputusan bersama dari pleno guna memutuskan nasib KPBU. Tetapi kenapa pihak sebelah tidak berani mengambil kesempatan ini. Fraksi kebangkitan bangsa siap menerima kenyataan apabila ditolak. “bila keputusan pleno nanti KPBU ditolak, maka dengan senang hati akan menerima keputuan itu,” ujarnya.
Ia sudah bilang kepada kubu penolak KPBU, bahwa kekuatan FKB sebagai fraksi pendukung KPBU hanya 16 suara, sementara kubu penolak KPBU ada 34 suara. Dengan kekuatan sebesar itu, sebenarnya KPBU sudah berakhir. Tetapi saying sekali kubu penolak KPBU tidak percaya diri. Sehingga sampai detik ini menghindari paripurna tentang KPBU.
KPBU menjadi dilematis, awalnya bupati Saiful Ilah sebelum ditangkap KPK getol menyuarakan KPBU untuk membangun RSUD Sidoarjo barat. Seiring dengan OTT bupati, maka desakan KPBU menjadi gembos.
Sementara pansus KPBU yang dbentuk dewan menjadi tidak bertaring lagi. Hasil pansus sudah diserahkan ke meja pimpinan dewan. Dan tinggal selangkah lagi memutuskan nasib KPBU melalui paripurna. Tetapi hal itu tidak dijalankan karena Tarik ulur kepentingan yang sangat kuat.
APBD sudah menyediakan anggaran Rp 120 miliar untuk membangun RSUD Sidoarjo Barat, tetapi akan sulit diserap selama belum ada keputusan tentang nasib KPBU.
Pihak SKPD Sidoarjo, menurut sumber Bhirawa, mendukung penuh penyerapan anggaran RSUD yang sudah disediakan APBD. Tetapi kedala politik ekskutif dan legislatif harus dikhiri dengan keputusan menolak KPBU.
Sebagian besar anggoa dewan mendorong pembeayaan APBD untuk membangun RSUD Sidoarjo Barat, bahkan bila anggaran pertama Rp 120 miliar diserap, dewan akan menambahkan anggaran tambahan lagi sampai tuntasnya pembangunan RSUD type C ini. (hds)
