Ketua DPRD Situbondo Edy Wahyudi saat menandatangani dokumen APBD tahun 2021 bersama Bupati dan Wakil Bupati. [sawawi/bhirawa]
Jumlah silpa yang dimiliki Kabupaten Situbondo setiap tahun angkanya cukup fantastis. Misalnya saja seperti yang diakui Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Edy Wahyudi bahwa angka silpa (sisa lebih pengunaan anggaran) tahun 2020 berjumlah 113 miliar rupiah.
Dari jumlah sebesar itu, Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) tercatat menjadi penyumpang silpa terbesar selama tahun anggaran 2020. Jumlah 113 miliar rupiah tersebut merupakan catatan terbesar dari jumlah total Silpa 120 miliar rupiah.
Menurut Edy Wahyudi, selama tahun 2020, Belanja Tak Terduga dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Sebagian anggaran Belanja Tak Terduga itu, aku mantan jurnalis itu, diambilkan dari dana refocusing anggaran. Edy Wahyudi menambahkan, sumber silpa terbesar kedua bersumber dari anggaran yang tidak terserap.
“Untuk selanjutnya bersumber dari realisasi PAD yang melebihi target,” papar mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Situbondo itu.
Edy menerangkan, angka silpa sebesar 120 miliar rupiah itu akan digunakan selanjutnya untuk menutupi defisit anggaran APBD 2021 yang mencapai 120 miliar rupiah. Pria yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat itu menuturkan, untuk pendapatan APBD tahun 2020 ternyata melebihi dari target.
“Ya dari target semula sebesar 194 miliar rupiah. Namun dari realisasi ternyata mencapai 218 miliar rupiah,” jelas Edy. Edy Wahyudi kembali menuturkan, salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo adalah dari sektor pajak.
Betapa tidak, sambung Edy Wahyudi, dari target semula sebesar 35 miliar rupiah, ternyata Pemkab Situbondo mampu merealisasikan sebesar 42 miliar rupiah. “Jadi sektor pajak ini memiliki kontribusi besar bagi pendapatan daerah Situbondo,” terang Edy Wahyudi.
Disisi lain, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo Hariyadi Tedjo Laksono mengakui, target PAD Kabupaten Situbondo unuk tahun 2020 lalu mengalami surplus.
Ini diraih, jelas mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu, salah satunya ditopang oleh capaian pajak yang cukup besar. “Diantaranya yang besar itu dari perolehan pajak air bawah tanah (ABT),” pungkas mantan Kabag Keuangan Pemkab Situbondo itu. [awi]
