Febriyana Meldyawati ketua F PDIP DPRD Kota Mojokerto memberikan penjelasan kepada media usai sidang paripurna istimewa, Senin (19/6). [ kariyadi/bhirawa.]
(Pasca Tiga Pimpinam Dewan Tertangkap OTT KPK)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Suasana Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Mojokerto ke-99 yang digelar di gedung DPRD Kota Mojokertlo, Senin (19/6) terlihat berbeda. Walikota Masud Yunus yang hadir, enggan berbicara soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan tiga pimpinan DPRD setempat pada Jumat dini hari.
Para wakil rakyat dan belasan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang turut serta dalam paripurna ini pun melakukan aksi serupa.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Febriyana Meldyawati menjadi pimpinan tunggal dalam sidang paripurna kali ini.
Febri tampak lancar membaca naskah sidang. Meski demikian, ia mengaku tak banyak tahu terhadap sangkaan praktik suap dalam pengalihan anggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (Pens).
“Saya tidak tahu karena belum baca materi Pens,” katanya.
Di saat yang sama, Walikota Masud Yunus menyampaikan sejumlah keberhasilan setahun pemerintahannya. “Selama setahun terakhir kita menerima banyak penghargaan diantaranya Adipura Kencana, Kota Sehat Tingkat Jatim, Walikota Inovatif kategori Kota Pendidikan. Pemekaran kecamatan dari dua menjadi tiga. WTN, Satya Karya Bakti Bidang Hukum, WTP dari BPK. Itu menjadi bukti nyata dari kebersamaan membangun Kota Mojokerto,” katanya.
Ia menyampaikan mengajak jajarannya untuk meraih prestasi, SDM yang handal, meningkatan kreativitas menuju Mojokerto sehat, cerdas, bermoral.
Soal langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD terhadap ketiga pimpinan Dewan, Ketua BK, Darwanto mengatakan pihaknya tidak gegabah menyikapi kasus ini. “Kami tidak terburu mengambil sikap. Sebab untuk itu, kami menunggu putusan dari masing-masing partai. Itu yang jadi landasan putusan kami,” katanya.
Baru, lanjutnya, setelah itu pihaknya akan bersikap. “Kami menunggu saja,” pungkas politisi partai PDIP ini. [kar]
