Ir Soepriyatno Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI sekaligus Ketua Badan Sosialisasi MPR RI membagikan sembako secara simbolis kepada GP Ansor dan Muslimat Kabupaten Nganjuk.(ristika/bhirawa)
Menghidupkan kembali pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) akan mampu memberikan pemahaman kepada generasi milineal tentang Pancasila. Ini dikarenakan P4 sifatnya lebih operasional dan lebih penting daripada usulan RUU Haluan Idiologi Pancasila kemarin.
“Intensif kan pelaksanaan P4 itu lebih penting daripada RUU haluan idiologi Pancasila (HIP) bagi masyarakat Indonesia,” kata Ir Soepriyatno, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI sekaligus Ketua Badan Sosialisasi MPR RI saat sosialisasi empat pilar MPR RI di Nganjuk.
Dijelaskan Soepriyatno, yang bisa diatur dari Pancasila itu yang sifatnya operasional seperti P4 tersebut. Ini dikarenakan Pancasila itu sudah memberikan pedoman dan tentunya normanya tetap Pancasila. Dengan demikian, ideologi Pancasila itu tidak usah diatur-atur karena Pancasila itu sudah mengatur dirinya sendiri. “Makanya, kami tidak setuju bila RUU HIP itu dilanjutkan dan Gerindra akan menolaknya,” ucap Soepriyatno saat menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI di Nganjuk.
Lebih lanjut dikatakan Soepriyatno, berbicara soal Pancasila itu tidak boleh dipotong-potong menjadi trisila, ekasila, dan seterusnya. Karena sebagai idiologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila itu sudah sebagai satu kesatuan yang menjadi pedoman rakyat Indonesia.
Terlebih, menurut Soepriyatno, dikaitkanya RUU HIP dengan penghilangan TAP MPRRI nomor 25 tentang larangan PKI menjadikan Partai Gerindra menolak tegas usulan tersebut. Partai Gerindra menilai itu merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia sehingga tidak perlu dibahas kembali, apalagi sampai diubah-ubah. “Untuk itu, sekali lagi Fraksi Partgai Gerindra MPR RI dengan tegas menolak RUU HIP yang dibarengi dengan penghapusan TAP MPRRI nomor 25 itu,” tutur Soepriyatno
Dalam rangka memberikan pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, undang undang dasar Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan RI sebagai bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara kepada masyarakat.
Pemahaman ini dimaksud agar setiap orang memiliki jiwa patriotisme yang kuat dalam mencintai tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya serta mempunyai semangat nasionalis dalam mempertahankan dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Berkenaan dengan tugas kenegaraan dan selaku anggota MPR RI, kami mengajak semua elemen masyarakat dalam sosialisasi empat pilar ini untuk mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme yaitu perasaan keterikatan dan komitmen terhadap bangsa, negara dan komunitas serta kesetian kita kepada NKRI,” kata Soepriyatno.
Soepriyatno juga menyampaikan kalau dirinya bersama organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menolak keras Rancangan Undang Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP). Karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta membahayakan tata kehidupan dan keberagamaan.
Sementara menurutnya, Pancasila itu bukanlah tebu yang dapat diperas-peras untuk diambil sarinya, tapi Pancasila adalah sebuah kesatuan yang saling menjiwai karya anak bangsa yang nasionalis dan relegius sedangkan tri sila atau eka sila adalah sebuah sejarah, sebelum lahirnya Pancasila.(ris)
