Ketua Fraksi PSI Usulkan Tiga Hal Terkait Suroboyo Bus

Anggota komisi C DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma

DPRD Surabaya, Bhirawa
Hari ini Suroboyo Bus berganti plat kuning yang artinya telah sah menjadi kendaraan jasa transportasi umum. Pengelola Suroboyo Bus sekarang bisa membuka opsi pembayaran selain botol plastik dan tarif sudah ditentukan melalui perwali no 56 tahun 2021.

Anggota komisi C DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma mengapresiasi pencapaian ini sekaligus mengingatkan langkah-langkah selanjutnya.

“Akhirnya proses pembentukan BLUD Pengelola Suroboyo Bus selesai dan opsi pembayaran cashless sudah bisa diterapkan. Meskipun agak mundur dari target, saya mengapresiasi capaian ini. Kedepan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus kita kerjakan bersama agar revolusi transportasi Surabaya bisa benar-benar terwujud,” ujar William yang merupakan ketua Fraksi PSI Surabaya tersebut.

William menambahkan setidaknya ada tiga PR jangka pendek yang perlu segera dikerjakan oleh pengelola Suroboyo Bus. Pertama adalah perluasan pilihan pembayaran, misalkan dengan membuatkan opsi tiket berlanggan untuk golongan turis dan pekerja. Kedua terkait dengan integrasi layanan dengan Teman Bus. Terakhir adalah rencana pembangunan infrastruktur pendukung.

Perluasan opsi tiket diharapkan dapat menarik minat calon penumpang dan meningkatkan load factor angkutan umum. Integrasi dengan layanan BTS dari Teman Bus juga mutlak diperlukan mengingat mereka dijadwalkan akan tiba dan beroperasi di Surabaya akhir tahun ini.

Pembangunan infrastruktur pendukung juga sangat penting untuk mengakomodir semakin banyaknya armada bus dan rute yang akan diberikan.

“Berdasarkan perwali yang sekarang memang belum ada pilihan untuk tiket berlanggan. Harapannya bisa dicatat untuk pengembangan selanjutnya. Untuk integrasi, bisa dimulai dengan yang sederhana dulu misalkan dengan menggabungkan fitur aplikasi Teman Bus dengan Aplikasi Suroboyo Bus. Kalau bisa dijadikan satu saja supaya nanti penumpang gampang aksesnya,” tambah William.

Terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum, Pemkot telah mempunyai rencana induk pengembangan hingga 2040. Sekarang yang paling penting adalah pengawalan program dan anggaran agar setiap tahun benar-benar ada perbaikan.

“Pembangunan halte, penambahan ruas jalan, pengembangan terminal, dan pemeliharaannya merupakan tanggung jawab Pemkot. Harapannya pemkot bisa menyiapkan skema kerjasama dengan swasta juga agar pembangunan bisa lebih cepat. Sosialisasi dan keterbukaan program kepada masyarakat juga tidak kalah penting. Semua pihak harus dilibatkan agar rencana-rencana baik ini berjalan lancar,” tutup William. [dre]

Tags: