Ketua I Yayasan Dharma Dipolisikan

Ketua Yayasan Sertifikat Palsu (5)Polda Jatim, Bhirawa
Diduga menggunakan sertifikat palsu sebagai bahan gugatan, FNS (51),  dilaporkan kepolisian. FNS yang merupakan  ketua I Yayasan Dharma Warga Korps Karyawan Pemerintahan dalam negeri Provinsi jatim  ini terpaksa berurusan dengan petugas Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.
Kasus ini bermula ketika FNS mengajukan gugatan intervensi terhadap Pundi Sampurno selaku korban, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya beberapa waktu lalu. Gugatan terkait sengketa hak kepemilikan tanah seluas 84,340 meter persegi, yang berlokasi di kawasan Sepanjang, Sidoarjo.
“Dengan bermodalkan sertifikat tanah yang diduga palsu, tersangka melakukan guagatan intervensi di Pengadilan. Sampai sekarang proses gugatannya masih berjalan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiono, Senin (24/11).
FNS, jelas Awi, menggugat Pundi mewakili Yayasan Dharma Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri Pemprov Jatim. Yayasan tersebut diketuai Mochamad Djaelani. FNS mengklaim lahan sengketa tersebut dikuasai oleh yayasan yang dikelolanya. Padahal, Pundi juga memiliki bukti atas kepemilikan tanah tersebut.
Untuk keperluan gugatan, kata Awi, FNS diduga membuat sertifikat tanah palsu yang disengketakan. Fisik dan isi sertifikat itu mirip dengan sertifikat yang asli. “Yang menandatangani Kepala BPNnya juga sama. Yang membedakan hanyalah sertifikat milik tersangka tidak ada kolom nomornya di halaman muka sertifikat,” terang Awi.
Selain itu, lanjut Awi, perbedaan lainnya tampak pada sertifikat milik tersangka atas nama Mochamad Djaelani, cq Yayasan ?Dharma Surabaya bernomor seri AT 536346, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No 113/Pdt.P/2007/PN.Sby, tertanggal 21 Perbuat 2007. Ini berbeda dengan sertifikat yang asli seperti dipegang oleh pelapor, Pundi Sampurno.
Kepada wartawan, FNS mengakui bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua 1 Yayasan Dharma. Saat mengurus sertifikat tersebut, beberapa kali ia melakukan pertemuan dengan Mochamad Djaelani, ketua yayasan. Ia juga mengaku sudah mengecek keaslian sertifikat tersebut ke BPN Sidoarjo, sebelum melayangkan gugatan.
“Memang benar, saya adalah pengurus di Yayasan Dharma selaku ketua I,” ungkap tersangka FNS saat ditanya wartawan.
Menanggapi pernyataan tersangka, Awi menjelaskan BPN sudah menyatakan tidak pernah menerbitkan sertifikat seperti diklaim FNS. Namun, tersangka tetap nekat menggugat pelapor dengan sertifikat tersebut. Sayang, Awi tak menjelaskan keterlibatan Djaelani, Ketua Yayasan Dharma, dalam kasus ini. “Kami masih lakukan pendalaman,” ucapnya.
Atas perbuatan yang dilakukannya, FNS disangka dengan Pasal 263, 266, dan 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Adapun ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun. [bed]

Rate this article!
Tags: