DPRD Lamongan Dukung Aspirasi IMM Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Lamongan, Bhirawa
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan menggelar aksi penolakan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dianggap akan semakin memberatkan beban rakyat.
Aktivis IMM gabungan daei PK IMM Unisla, PK IMM UML, PK Unisda, PK IMM Stiekhad, PK IMM STIEM Pacirab, STITM Paciran dan STAIM Paciran melakukan longmarch dari Jalan Lamong Rejo menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan di Jalan Basuki Rahmad, kemudian bergerak ke Kantor Pemkab Lamongan dan longmarch berakhir di Kantor BPJS Lamongan.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) IMM) Lamongan, Alimusta’in, aksi ini digelar untuk mengajak masyaratkat, Pemkab Lamongan, dan seluruh elemen di Lamongan untuk turut menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Kita mendesak agar Pemerintah Kabupaten Lamongan serta masyarakat untuk turut menolak iuran BPJS. Karena membebani masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah” kata Alimusta’in, Kamis (26/9).
Selain itu, lanjut Alimusta’in, IMM juga mendesak agar pemerintah pusat turut andil memperbaiki sistem di BPJS.
“Aksi damai ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya masyarakat Indonesia, termasuk warga Lamongan berhak memperoleh perlindungan kesehatan dari negara. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh Negara. Kewajiban Negara dalam hal ini memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagai mana yang diatur dalam pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi.
“Jelas pada pasal itu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Namun kenaikan iuran BPJS justru memberatkan rakyat” paparnya.
Saat aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, mahasiswa pendemo tersebut membentangkan sejumlah poster dan melakukan orasi secara bergantian.
Mereka juga mendesak agar seluruh wakil rakyat Lamongan hasil Pileg 2019 tersebut turut menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, Ali Mahfudl, menegaskan pihaknya sangat setuju dengan tuntutan mahasiswa IMM Lamongan
“Memang seharusnya iuran BPJS Kesehatan tidak ada kenaikan, agar rakyat tidak semakin terbebani. Apalagi saat harga kebutuhan juga mahal” pungkas Ali Mahfudl. [Aha]