Ketua KPK Sampaikan Apresiasi dan Pesan untuk Wali Kota Madiun

Ketua KPK RI, Firli Bahuri (tengah) bersama Wali Kota Madiun, Maidi kunjungan kerja ke Kota Madiun menjadi narasumber dalam Seminar Hari Anti Korupsi di Ballroom Sun Hotel Madiun, Jumat (2/12). [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa
Ketua KPK RI Firli Bahuri melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Madiun, Jumat (2/12) untuk menjadi narasumber dalam Seminar Hari Anti Korupsi di Ballroom Sun Hotel Madiun. Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Kota Madiun.

“Salah satunya angka IPM Kota Madiun yang sangat tinggi. Juga, angka kemiskinan yang semakin menurun. Ini hal yang menggembirakan,” kata Firli Bahuri.
M
eski begitu, lanjutnya, masih ada beberapa hal yang wajib diperbaiki. Salah satunya, angka pengangguran di Kota Madiun agar semakin menurun.

Untuk itu, ada sejumlah pesan yang disampaikan Firli kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Yakni, kepala daerah harus mampu mewujudkan tujuan negara, memastikan tata kelola pemerintahan yang memenuhi good and clean government, tidak melakukan negosiasi dengan DPRD yang arahnya ke tindak pidana korupsi, serta program harus tepat sasaran.

Selain itu, Firli pun menambahkan bahwa kepala daerah wajib menjamin kemudahan investasi dan perizinan. “Dengan kemudahan investasi dan perizinan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang muaranya kepada peningkatan ekonomi,” tegas Firli.

Disisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Madiun menjadi sorotan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Pasalnya, dari tujuh indikator pembangunan nasional, angka pengangguran di Kota Pendekar diatas provinsi maupun nasional. “Angka pengangguran lebih tinggi dari pada provinsi dan nasional. Nah ini menjadi PR kita, khususnya Madiun,” kata Firli

Sesuai data yang dipaparkan dalam seminar tersebut, TPT di Kota Madiun mencapai 6,39 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan provinsi yang hanya 4,81 persen, dan nasional 5,83 persen. Firli juga menjelaskan, salah satu cara untuk mengurangi TPT, yakni dengan mempermudah investasi. Dengan mudahnya investor berinvestasi, maka peluang serapan tenaga kerja juga semakin banyak.

“Mungkin ada yang harusnya dilakukan Wali Kota dalam rangka mempermudah investasi. Karena kalau investasi itu dipermudah, maka akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan bisa dibuka, maka pasti akan mengatasi pengangguran terbuka lebih rendah,”kata Firli Bahuri. [dar.dre]

Tags: