Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak remis menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2019-2024, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (13/2) sore. Acara pelantikan itu juga di hadiri oleh Mantan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama istri Hj Nina Soekarwo.
Optimalkan Pengentasan Kemiskinan di 99 Hari Pertama
Pemprov, Bhirawa
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Pasca dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2), Khofifah-Emil langsung tancap gas menjalankan program 99 hari kerja dengan tiga program prioritas.
Gubernur Jatim Dra Hj Khofifah Indar Parawansa MSi bersama wakilnya telah berkomitmen untuk menjalankan agenda 99 hari pertama memimpin Jatim. Salah satu program utamanya adalah pengentasan kemiskinan di Jatim. Hal ini penting dilakukan karena besarnya ketimpangan di pedesaan dan perkotaan.
“Akan menjadi PR besar saya bersama Mas Emil (Wagub Jatim) untuk bisa menguatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat pedesaan di Jatim,” terang Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim usai dilantik Presiden RI Ir Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2).
Khofifah menambahkan, kemiskinan menjadi sangat akut di pedesaan sebab adanya beban lansia yang berumur 70 tahun keatas di keluarga miskin. Karenanya, pihaknya akan menggagas program keluarga harapan (PKH) plus. “Ada sekitar 50 ribu PKH Plus yang sudah kami rencanakan, dan masuk dalam program 99 hari kedepan,” terangnya.
Program utama lain dalam 99 hari ke depan, yaitu memaksimalkan verifikasi produk-produk yang diciptakan oleh pesantren modern yang sudah memiliki SMK. Hal ini penting, karena berdasarkan data yang ada banyak produk dari SMK di pondok pesantren yang kemasannya kurang baik, ataupun kurang higienis. “Kegiatan ini juga akan segera kita lakukan, karena banyak pihak yang sudah ingin menjadi partnertship,” tukas Khofifah yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi.
Selain itu, ada program yang diuar APBD atau non APBD melalui valunter serta CSR dari perusahaan atau pihak swasta. Dicontohkan terkait program pembersihan Sungai Brantas dari diapers bayi. Menurutnya, hal ini tidak cukup hanya pemerintah yang bergerak tapi harus semua aspek ikut terlibat.”Dengan terlibatnya semua pihak maka harapannya program ini bisa sukses, dan masyarakat tidak lagi membuang diapers bayi ke sungai,” harapnya.
Terkait kasus korupsi, Khofifah berkomitmen untuk membuat penguatan di hulunya. Nantinya, harus ada pemahaman di kalangan bupati/walikota serta seluruh ASN di Jatim bahwa targetnya bukan hanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kami ingin penguatan pada langkah pencegahan, sehingga semua bisa memaksimalkan kinerjanya dan tidak berjalan pada area grey atau multitafsir,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan, pada 99 hari programnya bersama Wagub Jatim Emil Elsitianto Dardak tidak semua program bersumber dari RAPBD namun ada juga yang non APBD. Hal ini menunjukkan bahwa ada partisipasi masyarakat Jatim dan sinergitas seluruh elemen.
“Kami minta doa pada seluruh warga masyarakat khususnya Jatim, dan mari kita terus merajut kebersamaan, persatuan sehingga bisa membawa Provinsi Jatim semakin berkemajuan,” pungkasnya.
Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Jatim. “Kita guyub rukun membangun Jatim yang makin berkemajuan ke depan,” ucapnya.
Serangkaian acara digelar pasangan ini setelah resmi dilantik. Rencananya malam harinya pukul 19.00 Wib, Khofifah dan Emil akan mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pukul 19.00 WIB. Keduanya akan disambut Ketua KPK Agus Raharjo.
Dia dan Emil akan meminta saran terkait masalah yang mungkin bisa menyebabkan dispute (perselisihan) atau perdebatan atas berbagai kebijakan. “Sementara kebutuhan kita untuk meningkatkan kualitas SDM, ini tidak boleh ada keraguan,” kata Khofifah.
Setelah dari KPK, pada Kamis (14/2) pagi, Khofifah-Emil akan mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kenapa ke KPK, kenapa ke BPK? Kita ingin di hulunya, sisi pencegahannya,” ujarnya.
Kalau sisi pencegahan bisa dilakukan secara maksimal, maka proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak dilakukan dengan ragu-ragu. Khofifah berjanji pemerintahannya nanti akan memaksimalkan pencegahan dan penyamaan persepsi agar tidak menimbulkan multitafsir memicu perselisihan ketika memimpin Jatim.
“Tentu, harapan kami, kita bisa melakukan persamaan persepsi yang menghindarkan kemungkinan terjadinya multitafsir atau dispute dari referensi yang kita jadikan pondasi dalam mengambil keputusan,” jelas dia.
Setelah ke KPK dan BPK, Khofifah-Emil langsung kembali ke Surabaya menuju Masjid Al Akbar. Mereka akan melakukan doa bersama dan sujud syukur dengan seluruh masyarakat Surabaya. Dari Masjid Al Akbar, keduanya diarak menggunakan Jeep menuju Tugu Pahlawan Surabaya untuk melakukan pidato pertamanya setelah resmi memimpin Jatim. Pesta baru akan berakhir pukul 21.00 WIB di Gedung Grahadi Surabaya.
Oppo, Infrastruktur Madura, Revitalisasi Bakorwil
Juru bicara Khofifah-Emil, KH Zahrul Azhar Asad mengatakan, setelah dilantik keduanya menjalankan program 99 hari kerja dengan tiga program prioritas. Program pertama adalah One Pesantren One Product (OPOP). Yaitu program pemberdayaan kaum santri di pesantren agar siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0. Tahap awal, ada 10 pesantren akan jadi percontohan.
Program prioritas selanjutnya, soal peningkatan infrastruktur di wilayah Madura untuk memberikan pemerataan akses. “Kalau infrastrukturnya baik, bisa jalan juga kapal-kapal untuk membawa misi kesehatan di sana,” ucap pria akrab disapa Gus Hans ini.
Pasangan Khofifah-Emil juga fokus merevitalisasi Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) yang selama ini hanya bertugas mengelola urusan-urusan administratif. Diharapkan fungsi Bakorwil bisa dioptimalisasikan menjadi Milenial Job Center (MJC) sebagai subkoridor bisnis, sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam konteks pelayanan publik.
“Sehingga Bakorwil-Bakorwil ini bisa kita manfaatkan menjadi sentra-sentra pelatihan bisnis dan juga usaha bagi masyarakat eks-karisidenan. Jadi, semua tidak terpusat di Surabaya saja,” katanya. [tam,iib]
