Khofifah Indar Parawansa
Jember, Bhirawa
Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa mengaku akan fokus pada penurunan angka kemiskinan pedesaan di Jatim setelah dilantik menjadi Gubernur Jatim pada tahun 2019. “Berdasarkan data terakhir, kemiskinan pedesaan di Jatim mencapai 15,13 persen dan jauh dibawah angka kemiskinan nasional sebesar 9,82 persen, sedangkan kemiskinan perkotaan Jatim 7,7 persen,” kata Khofifah usai menjadi pembicara “Inspiring Lecture Series” Studium General bertema “Sinergi dan Desain Kebijakan Publik yang Memberdayakan dan Berkeadilan Sosial” di Gedung Soetardjo Universitas Jember (Unej), Kabupaten Jember, Selasa (4/9).
Ia mengatakan jumlah desa di Jatim sebanyak 5.674 desa dan kemiskinan pedesaan di Jatim merupakan tertinggi di Indonesia, sehingga perlu dilihat faktor apa saja yang menjadi pemberat dalam mengentaskan kemiskinan di Jatim.
“Angka kemiskinan pedesaan tertinggi di Jatim berada di Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Jember menduduki peringkat kedua, dan urutan ketiga ada Kabupaten Sampang, sehingga perlu upaya mengurangi kemiskinan itu,” katanya.
Khofifah juga meminta tim nasional percepatan pengentasan kemiskinan (TNP2K) untuk bisa membantu mengurangi kemiskinan di Jatim dengan menggerakkan di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
“Saat silaturahmi dengan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla, saya menyampaikan agar TNP2K bisa membantu memperhatikan RT/RW, sehingga tidak hanya desa yang mendapat perhatian. Saya berharap itu bisa menjadi proyek percontohan kemiskinan yang komprehensif,” katanya.
Menurutnya angka kemiskinan seiring dengan tingginya pernikahan usia dini, anak-anak putus sekolah di tingkat SMP, tingginya angka kematian ibu (AKI), tingginya angka kematian bayi (AKB) yang sering berkelindan di Jatim.
“Kami sedang mengkomunikasikan dengan TNP2K untuk mengurangi angka kemiskinan pedesaan di Jatim dengan proyek percontohan melibatkan RT/RW tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, perlu perhatian cukup besar yang harus diberikan kepada pedesaan melalui intervensi yang signifikan dengan kombinasi penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengurangi kemiskinan pedesaan.
“Saya juga berkomunikasi dengan salah satu lembaga yang cukup besar untuk memberikan CSR nya melalui klinik atau bengkel BUMDes karena sejauh ini perkembangan BUMDes di masing-masing desa tidak sama, ada yang cepat, sedang, dan lambat,” katanya.
Ia mengatakan anggaran desa cukup besar karena secara nasional total anggaran desa mencapai Rp40 triliun, bahkan anggaran tahun 2019 diprediksi meningkat menjadi Rp75 triliun secara nasional.
“Besarnya anggaran itu harus berdampak signifikan terhadap ekonomi baru di desa-desa terutama di Jatim yang tercatat sebanyak 5.674 desa dengan kolaborasi penguatan BUMDes,” ujarnya. [ant]
