Khofifah Indar Parawansa
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan keabsahan data Covid-19 di wilayahnya tersaji dengan lengkap dan transparan. Bahkan Jatim diyakininya selalu mengedepankan keterbukaan data terkait perkembangan Covid-19.
Penjelasan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah melalui akun instagram pribadinya @khofifah.ip sekaligus dengan mengunggah variabel data yang tersaji dalam aplikasi infocovid19 Jatim, Selasa (27/7).
Dalam penjelasannya, Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam menjunjung tinggi transparansi data Covid-19. Sebab, data tersebut merupakan parameter penanggulangan dan kebijakan pemerintah.
“Kami berkomitmen menyajikan data yang reliable, realtime, serta interoperable mengenai kondisi pandemi Covid-19 di Jatim,” tulis Gubernur Khofifah dalam postingannya. Data Covid-19 tersebut, diakui Khofifah berdasarkan laporan harian dari 38 kabupaten/kota . “Data tersebut bisa diakses siapapun melalui kanal infocaovid19.jatimprov.go.id,” jelas Khofifah.
Sementara itu, Ketua Satgas Kuratif Covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi menjelaskan, alur data Covid-19 diambil dari laporan yang diinput rumah sakit melalui aplikasi New All Record (NAR) dan sistem informasi rumah sakit masing-masing.
“Data-data tersebut langsung diinput oleh faskes atau rumah sakit ke aplikasi NAR. Jadi data tidak dibuat di provinsi melainkan di pusat layanan yang ada di kabupaten/kota atau rumah sakit provinsi,” tutur Joni yang juga Dirut RSUD dr Soetomo tersebut.
Dari data yang diinput ke aplikasi NAR, kabupaten / kota selanjutnya melakukan verifikas. Baik verifikasi jumlah dari sampel yang diperiksa, kasus terkonfirmasi positif maupun kasus negatif. Kemudian data dari kabupaten /kota tersebut dilaporkan berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan ke aplikasi infocovid-19.jatimprov.go.id .
“Jadi data dari kabupaten /kota itu menjadi sumber dari data PHOC di Kementerian Kesehatan. Berikutnya Kemenkes menyampaikan rilis sesuai data yang dilaporkan kabupaten /kota. Jadi sama sekali tidak ada data yang diverifikasi provinsi. Baik data pasien, pemeriksaan PCR, antigen, maupun data kematian,” tegas Joni.
Lebih lanjut Joni mengatakan, saat ini kasus kematian memang masih menjadi PR bagi Pemprov Jatim. Case Fatality Rate (CFR) Jatim per tanggal 26 Juli berada pada posisi 6,61 % dengan total kasus kematian sebanyak 18.529 orang. “Angka ini sudah mulai menurun dibandingkan beberapa waktu lalu,” tutur Joni.
Gubernur Khofifah bersama Forkopimda Jatim, lanjut Joni, terus berupaya menurunkan angka kematian. Khususnya kasus kematian yang banyak terjadi di layanan UGD. Sebab, dulu kasus kematian banyak di ICU dan saat ini banyak kematian di UGD serta ruang isolasi. “Pasien datang dengan saturasi yang rendah kurang dari 93,” ujar dia.
Karena itu, Pemprov terus melakukan penguatan terhadap layanan UGD, seperti di RSUD Dr Soetomo dengan menambah container triage untuk mengurangi antrean di UGD.
“Hari-hari ini sudah tidak antri lagi. Ditambah ruang isolasi sudah cukup banyak , pendirian rumah sakit darurat, tujuannya agar masyarakat dengan gejala ringan tetap terpantau. Kalau pun datang ke rumah sakit sudah dilakukan treatment,” sambung Joni.
Saat ini, pemerintah juga terus melakukan ekspansi penambahan bed isolasi. Salah satunya di RSUD Dr Soetomo sedang dikerjakan penambahan 200 bed islasi oleh Pemprov Jatim dan 27 bed ICU oleh pemerintah pusat. Begitu juga di RSAL penambahan 300 bed untuk ruang isolasi dan 50 bed ICU oleh pemerintah pusat. “Ini sedang diupayakan insyaallah satu – dua minggu selesai di samping juga menjaga jangan sampai ada obat, alat maupun oksigen yang kurang,” pungkas Joni.tam
Monitoring terhadap kabupaten/ kota setiap saat dilakukan, terutama daerah yang parameternya tinggi. Apabila ada kematian yang naik, atau kenaikan kasus, selalu dikomunikasikan oleh gubernur dengan kepala daerah mengapa sampai terjadi demikian sekaligus langkah-langkahnya. [tam]
