Disulkan DPW PPP Jatim Gantikan Romi
PPP Jatim, Bhirawa
Pasca tertangkapnya Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy (Romi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan jual beli jabatan di Kementrian Agama, membuat PPP bergerak cepat untuk mencari pengganti. Bahkan nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sempat diusulkan untuk mengisi jabatan yang lowong itu.
Dilansir dari beberapa situs berita online, Khofifah mengaku ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa Romahurmuziy. Ia berharap PPP bisa mengambil langkah cepat. Termasuk merapatkan barisan jelang Pileg 17 April 2019 mendatang “Saya ikut prihatin atas hal yang menimpa Ketua Umum PPP. Semoga PPP segera konsolidasi karena Pileg sudah sebulan lagi,” kata Khofifah, Sabtu (16/3).
Terkait namanya yang ramai disebut sebagai calon kuat pengganti Romahurmuziy, Khofifah mengaku berterima kasih atas hal tersebut. Mantan Menteri Sosial Kabinet Kerja Jokowi-JK ini mengaku lebih ingin fokus menjalankan amanah sebagai Gubernur Jatim.
“Kepada semua masyarakat Jatim saya ingin tegaskan bahwa saya akan fokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jatim, mohon doa dan kerjasama semua pihak,” tandas Khofifah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jatim, Musyaffa’ Noer mengatakan, saat ini DPP sedang menggelar pertemuan untuk menentukan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang sekaligus membahas rencana Munaslub. “PPP sedang kondisi darurat. Pekan ini akan segera digelar Rapimnas yang mengarah ke Munaslub,” kata Musyaffa..
Musyafak Noer juga mengatakan, baik Khofifah maupun Suharso merupakan kader PPP yang layak memimpin partai Kakbah ini. Meski demikian PPP Jatim akan memperjuangkan Khofifah sebagai calon ketum PPP. Sedangkan Suharso sebagai calon alternatif selain Khofifah.
“Hari ini (kemarin, red) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menggelar pertemuan di Jakarta untuk segera menentukan ketua umum. Dalam waktu seminggu ini akan digelar Rapimnas yang mengarah ke musyawarah nasional luar biasa (Munaslub),” katanya, Minggu (17/3) kemarin.
Musyafak menambahkan Munaslub tersebut rencananya akan digelar di Jakarta dan dihadiri seluruh ketua DPW dan DPC se Indonesia untuk memilih ketua umum. “Posisi ketum jangan sampai kosong karena menjelang Pemilu bulan april nanti,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Jatim, Norman Zein Nahdi mengaku sepakat dengan usulan Musyafak yang menyodorkan nama Khofifah. Menurutnya Romi sudah membuat PPP lebih bergairah, milenial dan ketokohan. “Jadi untuk menggantikan Mas Romi dibutuhkan figur yang tak asal pilih,” katanya.
Norman mengatakan, PPP butuh pemimpin yang memiliki pengalaman di dunia politik serta mobilitas yang tinggi dalam menjalankan konsolidasi dan menggerakkan roda partai. “Kalau diganti dengan orang yang biasa-biasa aja bisa gawat. Apalagi Pemilu tinggal sekitar sebulan lagi,” pungkasnya.
Tetap Solid
Sementara itu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato, menegaskan jika tidak ada pengaruh di Pilpres nanti meski telah tertimpa persoalan salah satu pimpinan koalisinya terkena operasi tangkap tangan oleh KPK di Hotel Bumi Surabaya, Jumat (15/3), kemarin.
Menurutnya penangkapan terhadap Romahurmuziy di Jawa Timur tidak akan mempengaruhi kontestasi Pilpres 2019 nanti. “Kami yakin tertangkapnya Pak Romahurmuziy atau ketua umum PPP tidak akan berimbasbke pak Jokowi untuk maju menjadi presiden RI,” kata Airlangga.
Ia juga prihatin atas kasus yang menjerat Romi, “Tentunya kami prihatin sekali dengan kasus yang saat ini menjerat pak Romahurmuziy, tapi saya yakin hal ini tidak akan mempengaruhi elektabilitas bapak Presiden Jokowi nantinya,” jelasnya.
Kasus yang menjerat pentolan parpol berlambang Ka’bah ini, Airlangga mengaku juga tidak berpengaruh terhadap kekuatan Tim Kemenangan Nasional (TKN) di Jakarta. Tim ini akan tetap solid memperjuangkan kemenangan Jokowi – Ma’ruf Amin dalam kontestasi politik Pemilihan kepala negara. “Tidak ada yang mempengaruhi, kami TKN tetap solid berjuang sekuat tenaga memenangkan pak Jokowi,” ketusnya.
Seperti diketahu KPK telah menetapkan, Ketum PPP, M Romahurmuziy sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). KPK juga menahan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin. [geh,mb10]
