Penghargaan diberikan langsung Kepala Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada Penganugerahan bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta. (alimun hakim/ bhirawa).
Indeks birokrasi reformasi Pemerintah Kabupaten Lamongan predikatnya naik kelas menjadi BB. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Selasa (6/12) pada acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi tahun 2022 yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta.
“Ini hasil kerja keras dan kerja sama Lamongan, kita naik kelas menjadi BB dari yang sebelumnya B,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes usai menerima penghargaan.
Pak Yes menyatakan reformasi birokrasi menjadi kunci mewujudkan pelayanan prima dan berkelas dunia untuk masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku birokrasi pemerintahan daerah menjadi mesin penggerak sistem pelayanan publik untuk mencapai good governcane dengan 11 program prioritasnya yang salah satunya terdapat program memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
“Salah satu yang menjadi indikator penilaian RB ini ialah pelayanan publik, dan itu menjadi salah satu dari 11 program prioritas kita. Kita ada beberapa program pelayanan yang memudahkan masyarakat juga sudah ditangani secara digital di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, administrasi, kesehatan, sosial, dan lainnya,” kata Pak Yes.
Penilaian reformasi birokrasi dilakukan mulai dari periode Juli hingga November tahun ini dengan indeks pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
“Untuk tahun depan ditekankan pada pelaksanaan RB tematik yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pada pemerintahan dan percepatan program prioritas Presiden antara lain pengendalian inflasi, stunting,” terang Pak Yes.
Pada kesempatan yang sama diterimakan pula hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat A, hal ini untuk yang ke 5 kalinya Lamongan mendapatkan Sakip predikat A dan diterimakan pula hasil penilaian pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lamongan dengan predikat pelayanan prima.
Apa yang telah dilakikan Pemkab Lamongan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo tentang reformasi birokrasi.
Saat ini, birokrasi wajib memberikan dampak secara langsung ke masyarakat. Bukan hanya persoalan sekedar administrasi, selain itu birokrasi juga harus lincah dan cepat.
“Birokrasi jangan mbulet, harus berdampak, kepala daerah yang hadir di tempat ini adalah termasuk kepala daerah dan teman-teman dari kementerian/lembaga yang kerjanya sudah berdampak. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita tingkatkan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.
Disampaikanya, bahwa indikator penilaian RB (Reformasi Birokrasi) saat ini dan kedepannya akan lebih tajam dan terintegrasi dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.
Di mana sebelumnya tujuan RB ini sangat lebar dengan meliputi 3 sasaran RB, 8 area perubahan, dan 11 sasaran program dengan fokus problem hulu, kedepan melalui RB tematik fokus tujuan hanya pada 2 sasaran, yakni general dan tematik (pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah) dengan menggunakan fokus pelaksanaan problem dari hulu ke hilir.
Selain itu, lanjut Azwar, terkait 4 syarat agar dapat tercapai keberhasilan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun 4 syarat yang harus dimiliki ini adalah komitmen, menyelesaikan akar masalah, kolaborasi, dan Inovasi.
“Sering disampaikan oleh Bapak Presiden, kita akan menuju 4 besar ekonomi di dunia tahun 2050. Tentu perlu ASN yang profesional, perlu SDM yang cukup, dan mudah-mudahan ini bisa kita persiapkan dengan baik, termasuk juga menyiapkan anak-anak balita kita dengan gizi yang cukup dalam rangka menghadapi 2050 yang akan datang,” pungkas Menpan-RB Anas. [aha.yit.gat]
