Kinerja BPMP Masih Disoroti Dewan Gresik

Gresik, Bhirawa
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan penanaman modal dan perizinan (BPMP) Kab Gresik, kinerjanya masih dianggap lemah, sebab tidak bisa serius dalam mendapatkan pendapatan daerah. Padahal telah menjadi kesepakatan antara eksekitif dan dewan, pada pembahasan sebelum anggaran APBD didok.
Menurut Anggota Fraksi PKB, H Sujono, sebenarnya banyak potensi pendapatan yang tak digali. Dibuktikan dengan berdirinya pergudangan yang sudah berdiri bahkan siap dijual tapi tak mengantongi IMB. Seperti pergudangan milik CV Yani Putra yang berlokasi di Jl Raya Tembak Beras Kec Cerme, berdirinya bangunan yang kokoh dan aktifitasnya tetap saja dibiarkan hanya diberi kertas teguran saja.
Menariknya, hingga kini Pemkab tetap saja diam. Padahal aktifitas dan berdirinya bangunan sudah bertahun-tahun, dengan enaknya. Meski hingga kini belum mengantonggi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kalau didapat dari izin itu retribusi nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
”Ironisnya penegak Perda tak melakukan apa-apa, hanya memberikan kertas teguran. Ini yang kita sayangkan dan kedepan dewan berharap Pemkab tegas, sebab banyaknya izin pergudangan maupun izin lainya yang belum mendapat izin. Pasti retribusinya, tidak akan bisa diserap dalam PAD yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah,” ujarnya.
Ditambahkan Sujono, dari target retribusi daerah sebesar Rp230 miliar tercapai Rp117 miliar atau 51,15% pada tahun 2015. Dari beberapa sektor pendapatan di retribusi daerah, kelihatan retribusi IMB merupakan sektor pendapatan yang paling kecil perolehannyam dari target Rp175 miliar hanya tercapai Rp80,4 miliar. Bupati dan segera mengambil sikap, dan jangan membiarkan kondisi berlarut terus menerus.
Hal senada juga dikatakan H Khomsatun dari Fraksi Golkar, menurutnya pencapaian retribusi IMB tak sesuai harapan. Ketidakseriusan dari dinas terkait, dalam merealisasikan target yang telah dicanangkan bersama. Seharusnya oleh pemkab segera dilakukan evalusi, karena kalau tetap dibiarkan Pemkab juga akan kehilangan PAD. Selain itu, kinerja seperti ini akan menjadi contoh SKPD yang lain menjadi malas. [kim]