Trenggalek, Bhirawa
Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti terkait kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) dan Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Perinakertran), pada agenda pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , di aula DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa (14/7) kemarin.
Ketua Komisi IV, Mugianto mengatakan, sebagaimana dibahas dalam rapat kerja yaitu guna mengevaluasi tentang kegiatan APBD 2019. Apakah sudah sesuai dengan target – target yang direncanakan dan target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami melihat ada dua OPD yang perlu dievaluasi terkait capaiannya dalam melaksanakan APBD 2019, ” kata politisi partai Demokrat.
Mugianto menerangkan, untuk Dinas Perinakertran masih banyak yang harus dibenahi karena anggaran yang digelontorkan relatif besar, sehingga apa yang diharapkan tidak bisa sesuai tujuan.
Dicontohkannya, untuk pelatihan tenaga kerja dipandang masih belum sesuai rencana dengan asumsi hasil pelatihan masih belum bisa optimal dalam mencetak tenaga kerja bagi.”Seharusnya dikawal dan diarahkan sampai selesai pelatihan sehingga bisa mendapatkan pekerjaan, ” cetusnya.
Selain itu, menurut pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tersebut, salah satu tujuan dari pelatihan itu harus bisa menekan angka pengangguran putra putri Trenggalek yang baru lulus sekolah.
“Kalau memang perlu dibantu modal ya dibantu saja.Minimal bisa kembangkan kemampuannya untuk usaha sendiri, ” imbuhnya.
Sementara itu, untuk Dindikpora, Politisi Partai Demokrat ini menyoroti terkait kalah bersaingnya Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan sekolah – sekolah swasta sehingga jumlah muridnya dari tahun ke tahun cenderung menurun. Sehingga ia berharap agar sekolah – sekolah plat merah ini terus berinovasi supaya tidak kalah bersaing dengan sekolah – sekolah swasta.
“SDN masih kalah bersaing dengan MI dan sekolah sekolah swasta lain, ” jelasnya.
Artinya, harus ada terobosan – terobosan saat memasuki tahun ajaran baru dengan melakukan pendekatan – pendekatan ke tokoh masyarakat setempat dan yang harus lebih diperhatikan adalah meningkatkan kualitas guru yang mengajar.
“Kami masih melihat ada beberapa sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah.Ini poin penting yang harus jadi bahan pertimbangan, ” tuturnya.
Selanjutnya, dia berharap penyelaesaian kekosongan kepala sekolah harus segera diselesaikan agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik sehingga nantinya bisa mencetak siswa yang berprestasi.”Harus segera bisa diatasi.Lebih cepat akan lebih baik, ” katanya. [wek]
