Drs Ec Jonathan Judianto MMT
Sidoarjo, Bhirawa
Kinerja dan rencana kerja SKPD di Pemkab Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2015 telah dievaluasi. Bappeda Kab Sidoarjo telah melakukan ekspose monitoring dan evaluasinya, kemarin, di Ruang Rapat Delta Karya Setda Sidoarjo.
Menurut Kepala Bappeda Kab Sidoarjo, Ir Sulaksano mengatakan, dalam Monev ini akan diekspose secara komprehensive program sasaran kerja SKPD di Pemkab Sidoarjo yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), mulai pelaksanaannya dan penyerapan anggarannya.
Landasan hukum untuk melaksanakan Monev ini, kata Sulaksono, UU Nomor 5 tahun 2014. Yang melaksanakan monev diantaranya dari Bappeda, DPPKA dan Inspektorat. Menurutnya, kegiatan Monev ini termasuk pengawasan. Dalam melaksanakan kinerja pada periode itu, dievaluasi tercatat ada 29 SKPD dengan capaian kerjanya yang sangat tinggi, 17 SKPD capaian kerjanya tinggi dan 2 SKPD capaian kerjanya sedang-sedang saja. ”Saya tidak menyebut nama dua SKPD itu,” ujarnya.
Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, yang hadir membuka kegiatan itu mengapresiasi capaian kinerja SKPD di Kab Sidoarjo yang sudah sangat tinggi. Sedangkan bagi SKPD yang masih tergolong sedang agar supaya diperbaiki dan ditingkatkan.
”Secara keseluruhan capaian realisasinya sudah sangat tinggi, hanya dua SKPD saja yang kinerjanya perlu digenjot lagi,” katanya.
Jonathan menyatakan senang dengan dilakukannya kegiatan Monev ini, sebab bisa diketahui apa kelebihan dan kekurangan Pemkab Sidoarjo. Sehingga Pemkab menjadi tahu, apa yang harus diperbaiki sehingga supaya jadi lebih baik lagi.
Menurutnya Monev, kinerja atas rencana kerja ini sangat penting untuk mengetahui sisi kurang dan sisi lebih. Misal dalam hal soal laporan keuangannya, pelaksanaan programnya, apa sudah betul dan dijalankan, atau outputnya sudah mmapu memberi perubahan positif tidak pada masyarakat. ”Output dan input harus seimbang,” katanya.
Monev ini juga sebagai sebuah sistim pertanggung jawaban SKPD. Menurutya, kinerja Pemerintah memang harus dipertanggungjawabkan, karena menggunakan uang rakyat. Jonathan menekankan, apa yang sudah masuk dalam program kerja Pemerintah, maka SKPD harus melaksanakannya. Jangan sampai tidak. Bila tak dilaksanakan, maka anggaran yang ada tak akan terserap, sehingga berakibat SILPA (Sisa lebih Penggunaan Anggaran). Menurutnya Silpa pada tahun 2014 cukup besar, sehingga ia berharap tidak sampai terjadi pada tahun 2015.
Agar anggaran tak sampai SILPA karena tak terserap, maka ia mengingatkan agar SKPD dalam melaksanakan program kerjanya, tak sampai numpuk pada akhir tahun. Tapi pada awal tahun anggaran harus sudah melaksanakannya. [ali]
