Kinerja OPD Belum Capai Target, Komisi IV DPRD Trenggalek Lakukan Evaluasi

Trenggalek, Bhirawa.
Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 dan koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 digelar Komisi IV DPRD Trenggalek bersama jajaran Dinas Kesehatan, RSUD dan BPBD.

Evaluasi kinerja itu digunakan untuk melihat target dan capaian kinerja OPD dalam melaksanakan kegiatan. Pasalnya masih banyak OPD yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak sesuai dengan target yang disampaikan.

Sukarodin selaku Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek menjelaskan bahwa beberapa OPD telah diminta klarifikasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan.

Pada rapat hari ini da tiga dinas yang dipanggil, diantaranya Dinas Kesehatan, RSUD dan BPBD. Alhasil dari beberapa klarifikasi, RSUD mulai 2019 hingga saat ini parkir tidak ada pendapatan masuk, padahal banyak yang tahu tempat parkir disana tidak pernah sepi bahkan ada portal tentunya semua kendaraan dipastikan membayar karcis parkir.

“Dengan alasan kenapa masih akan digali,oleh karena itu akan kita tunggu hasilnya , pada saat ini bersamaan dengan penataan kembali ,” jelasnya.Kamis (13/1).

Menurut keterangan dari Sukarodin, penataan kembali itu termasuk penataan keberadaan warung dan lokasi parkir yang dirasa masih kurang semrawut.
Bisa dilihat faktanya dalam menggunakan lahan parkir dimulai dari dokter dan karyawan, setiap hari diperkirakan lebih dari 350 orang, la itu kalau tiap orang membawa satu kendaraan maka bisa dipastikan lahan parkir tidak muat menampung kendaraan yang ada.

Sedangkan mengenai warung – warung yang ada di depan IGD itu semua berada dipinggir jalan,dan itu jangan disalah artikan mengganggu rejeki orang akan tetapi kesemuanya harus ditata tentunya dengan menyiapkan lahan bagi pengusaha warung.

“Beberapa tahun lalu memang sudah diingatkan, pernah ada rencana food court namun tinggal rencana,” tutur Sukarudin.

Permasalahan penataan ini yang harus menyelesaikan itu hanya RSUD sendiri, padahal beberapa tahun lalu pernah disampaikan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan bagian aset, sudah dipertemukan sehingga ada titik temu namun dalam pelaksanaan nanti belum muncul di 2022.
Perihal persoalan yang ada di Dinas Kesehatan terkait RS di panggul, ternyata untuk fisik kekurangan rawat inap dengan butuh biaya Rp5 miliar, jika butuh dana mestinya bisa di ambilkan dari dana pinjaman daerah agar bisa terserap,

Kalau mengenai SDM tidak ada masalah, puskesmas tidak ada masalah bisa ditarik di RS hanya ada kekurangan dokter spesialis. Ini yang tentu akan dimaksimalkan, agar bisa ditugaskan disana.
Terjadinya kekurangan tergantung kekuatan APBD, kekurangan kegiatan fisik memang kurang 8 milyar dan di APBD masih ditambah Rp3 miliar .

“Kecuali BLUD punya anggaran, status masih puskesmas karena status belum berubah itu semua ada tahapannya ,” tutupnya. (Wek.hel)

Tags: