KIS Penyempurnaan BPJS yang Diluncurkan SBY

Kartu Indonesia SehatJakarta, Bhirawa
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Dede Yusuf mengatakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, Senin (3/11) merupakan penyempurnaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diluncurkan semasa Presiden Yudhoyono.
“Saya dengar penyelenggara KIS adalah BPJS tetapi diperluas. Karena itu saya berasumsi KIS ini adalah penyempurnaan dari BPJS zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Dede Yusuf dihubungi di Jakarta, Selasa.
Ketua Komisi IX DPR RI itu mengatakan masih ada 2 juta masyarakat miskin lagi yang belum terdaftar di BPJS maupun KIS. Saat ini KIS yang disalurkan mencapai 86 juta dari rencana 108 juta.
“Namun, data itu masih harus dikonfirmasi dengan data yang ada Badan Pusat Statistik,” ujarnya.
Dede mengatakan setiap program pemerintah harus memiliki payung hukum yang disepakati dengan DPR karena berkaitan dengan anggaran, infrastruktur dan audit.
Karena itu, payung hukum yang memungkinkan bagi KIS adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Menurut Dede, salah satu klausul dalam Undang-Undang BPJS memungkinkan adanya produk-produk lainnya. Karena itu, dia mengasumsikan KIS sebagai salah satu produk BPJS.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan program perlindungan sosial berupa KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Besar Jakarta, Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (3/11).
Presiden membenarkan saat ditanya wartawan apakah program tersebut untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” kata Presiden.
Program KIS akan menggunakan anggaran dana BPJS Kesehatan. Yang membedakan KIS dengan layanan BPJS adalah bisa dipakai di mana saja, sementara BPJS hanya bisa digunakan di wilayah tempat kartu diterbitkan. [ant.ira]

Tags: