Kisruh KBS “Di-Lidik” KPK

pemeriksaan-kpkMasyarakat Surabaya (dan pemerhati konservasi se-dunia) meng-apresiasi kinerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Respons KPK itu adalah perhatian terhadap laporan dugaan korupsi di KBS (Kebun Binatang Surabaya). Laporan dengan dokumen bukti-bukti kini sudah ditindaklanjuti menjadi penyelidikan (lidik). Ini untuk pertama kalinya dalam kasus korupsi dengan modus konservasi binatang. Sebelumnya, KPK hanya menyelidiki korupsi dengan altar proyek pemerintah, atau suap dan gratifikasi oleh peradilan.
Karena itu KPK membutuhkan pendalaman, termasuk ihwal ke-konsevasi-an dan peri-kesatwaan. Dengan itu KPK bisa lebih menegakkan perikemanusiaan. Korupsi, memang diyakini merusak asas perikemanusiaan, sampai masyarakat sedunia mendendam. Bahkan PBB telah menerbitkan konvensi (seruan hukum) pemberantasan korupsi, wajib diberlakukan oleh seluruh anggotanya, termasuk Indonesia.
Sebagaimana dinyatakan dalam traktat konvensi anti-korupsi (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION), tahun 2003. Pada mukadimah konvensi itu dinyatakan: Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.
KBS (Kebun Binatang Surabaya) terus diberitakan “miring,” bagai tiada bagusnya. Pemberitaan negatif tentang KBS, sebenarnya telah dimulai pertengahan tahun (2013), terutama persengketaan manajemen. Rebutan hak pengelolaan KBS kian meruncing ketika Kementerian Kehutanan memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kini berita “miring” KBS coba dibawa ke ranah hukum tindak pidana korupsi (Tipikor).
Diduga, kebobrokan KBS (secara manajemen maupun ke-konservasi-an) itu sudah berlangsung sejak lama. Banyak satwa mati, atau ditukar secara serampangan, menyalahi aturan perundang-undangan. Jasad hewan langka pun konon bisa dipesan. Sehingga satwa langka yang dianggap “ke-tua-an” bisa dipercepat kematiannya dengan merekayasa kondisi kandang atau pakan.
Beberapa fakta pertukaran satwa dengan uang dan kendaraan juga terus dikumpulkan sebagai bukti untuk pengajuan ke ranah hukum pidana tipikor.   Misalnya 483 satwa yang hilang atau ditukar dengan mobil. Ada 50 ekor jalak Bali djual seharga Rp 100 juta, ada juga komodo seharga Rp 900 juta. Kerugiannya mencapai miliaran rupiah.
Begitu pula proses “transfer” sebanyak 49 satwa KBS dipindahkan ke Taman Satwa Mirah Fantasia, Banyuwangi (Juni 2013, sesaat sebelum alih-kelola). Kompensasi yang diperoleh KBS berupa dana sebesar Rp 640 juta, pengganti biaya angkut jerapah jantan (eks sumbangan Kebun Binatang Berlin). Banyak pula binatang di-transfer ke Sumatera Utara atau ke Taman Safari Cisarua Bogor, konon terindikasi KKN.
Tak mudah mengelola kebun binatang sekelas KBS. Beberapa peraturan mesti dipatuhi, misalnya UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pada pasal 1 angka ke-28 dinyatakan:  “Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha … terhadap persyaratan hukum… yang ditetapkan pemerintah.”
Pemkot Surabaya sudah sepakat dengan Kementerian Kehutanan untuk me-mulia-kan status KBS menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian KBS, bukan hanya selamat dari kepunahan, tetapi juga wajib menghasilkan keuntungan (UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN). Namun terdapat imbalan konsekuensinya. Yakni, pengelola juga memiliki hak menjalin hubungan dengan LSM, NGO internasional (WWF) bidang lingkungan hidup dan konservasi alam.
Selain dianggap sebagai kebun konservasi berbagai flora dan fauna langka, KBS juga telah dianggap sebagai salahsatu paru-paru dunia. Semacam amazon kecil yang dimiliki Surabaya. Sehingga seharusnya, setiap warga Surabaya  ikhlas membayar “retribusi oksigen” yang disediakan oleh KBS. Sebagaimana amanat konvensi perubahan iklim (Bali, 2007), KBS patut didaftarkan dalam program perdagangan karbon dan pencegahan deforestasi. Melalui kinerja superbody-nya, diharapkan KPK bisa menjadi “pawang” kekonsevasian.
————000————

Rate this article!
Tags: