KKP-RI Optimalkan Sektor Budidaya Perikanan

Kepala Seksi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo RBH Fathorrahman MA (dua dari kiri) saat menemui pejabat KKP- RI. [sawawi/bhirawa]

Menjadi Produsen Udang Vanamei Terbaik Didunia
Situbondo, Bhirawa
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI secara resmi mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor B./110/MEN-KP/II/2021 pada tanggal 19 Februari. Isinya mengatur tentang pembinaan dan pengawasan perijinan berusaha budidaya perikanan tambak se-nusantara. SE tersebut ditujukan untuk Kepala Kepolisian Negara RI, di Jakarta. Surat Edaran yang berkop resmi dan berlogo Garuda Pancasila berwarna emas itu juga diterima Kantor Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Situbondo, Selasa (23/2).

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Sopan Efendi, melalui Kepala Seksi Usaha dan Hasil Perikanan RBH Fathorrahman MA mengatakan, SE KKP itu menindaklandjuti arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rangka optimalisasi sub sektor perikanan budidaya dengan fokus pada perikanan budidaya berkelanjutan. “Menyikapi itu, KKP-RI membuat program unggulan menjadi produsen udang vanamei nomor satu di dunia,” beber Fathorrahman.

Masih kata Fathorrahman, KKP-RI memiliki cara strategis agar program tersebut dapat terealisasi dengan baik yakni dengan membuka lahan tambak udang. Nah, lanjut Fathorrahman, karena saat ini masih banyak laporan dari masyarakat dan kalangan pembudidya tambak ikan/udang terkait adanya penindakan APH (aparat penegak hukum) dalam pengawasan perijinan berusaha dibidang pertambakan yang belum dimiliki secara lengkap oleh para pembudidaya maka diperlukan SE dimaksud. “Ya. makanya SE ini dikeluarkan oleh KKP-RI, untuk mencari solusi terbaik,” ujar Fathorrahman.

Pria yang akrab disapa Fathor itu menambahkan, poin perijinan yang belum lengkap dimiliki petambak biasanya meliputi SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) serta ijin ijin yang lain yang terkait usaha budidaya ikan/tambak. Biasanya, terang Fathor, hal demikian kerapkali menimpa para petambak yang sedang melakukan pendaftaran oleh KKP-RI untuk segera diterbitkan SIUP. “Termasuk dengan ijin usaha budidaya ikan yang lain,” terang pria yang aktif di organisasi BKNU Cabang Situbondo itu.

Fathor kembali menegaskan, agar produktifitas usaha para pembudidaya meningkat dan dapat menyerap tenaga kerja serta dapat meningkatkan penyediaan pangan dan ekspor hasil perikanan juga meningkat, KKP-RI memandang perlu meminta dukungan jajaran Kepolisian RI untuk melakukan moratorium penindakan pelanggaran perijinan usaha tambak di Tanah Air.

“Kami berharap agar APH mengedepankan aspek pembinaan serta pengawasan terhadap usaha budidaya perikanan. Kami juga berharap adanya jaminan kepastian usaha dan iklim investasi sehingga dapat terjaga dengan baik. Disisi lain Pemerintah juga akan mendorong produktifitas usha masyarakat untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Fathor seraya mengutip SE yang ditandatangani Menteri KKP-RI, Sakti Wahyu Trenggono itu.[awi]

Tags: