Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, Jumat (12/10).
Jombang, Bhirawa
Untuk menutupi sejumlah operasionalnya seperti belanja obat, makan dan minum pasien serta kebutuhan yang lain, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang terpaksa ‘Ngutang’. Hal ini karena klaim yang diajukan RSUD Jombang kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk Bulan Juli 2018, hingga media ini mewawancarai Direktur RSUD Jombang pada Jumat (12/10), klaim tersebut belum terbayarkan.
Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran mengatakan, klaim bulan Juni 2018 sudah terbayarkan sebesar 12, 9 Milyar Rupiah. Namun untuk bulan Juli 2018 sebesar 14 Milyard Rupiah masih belum dibayar hingga tanggal jatuh tempo.
“Belanja obat ada beberapa yang harus kami hutang. Ada yang bisa harus kita bayarkan karena khawatir di log, untuk makan minum pasien juga sama. Kami terpaksa beberapa harus hutang pada penyedia untuk dibayarkan di hari yang akan datang. Tapi yang tidak bisa kami tunda adalah, untuk gaji sama jasa pelayanan, itu yang kami prioritaskan,” papar Pudji Umbaran, Jumat (12/10).
Saat ditanya lebih lanjut tentang kapan klaim tersebut akan dibayar oleh pihak BPJS, Pudji Umbaran mengaku masih belum mendapatkan informasi.
“Biasanya kami harus aktif nagih ke BPJS, mengingatkan kembali bahwa jatuh tempo sudah terlewati dan sebagainya, supaya BPJS bisa ‘prepare’, karena BPJS Mojokerto pun sangat bergantung pembayaran dari pusat,” terangnya.
Pihak RSUD Jombang berharap ada penataan yang lebih baik ke depan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut tidak terlambat dalam hal pembayaran dan berdampak pada operasional kesehatan.
“Kalau pembayaran terlambat dan nilainya besar dari target belanja dan pendapatan kita, tentu saja rumah sakit akan kelimpungan untuk memberikan pelayanan. Kan ‘nggak’ mungkin (ketika) pasien kita layani, obatnya besok lusa atau bulan depan. Hari itu juga kita berikan,” tambahnya.
Dikatakannya, jika hal itu berlanjut dalam kurun waktu yang lama, penyedia farmasi akan keberatan untuk mengirim obat.
“Ya pasti pelayanan akan bisa berhenti. Di mana kondisi keuangan betul-betul tidak mampu,” pungkasnya.(rif)
