KMP Tulungagung Pecah Direbutan Pimpinan Komisi

koalisi-merah-putihTulungagung, Bhirawa
Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Tulungagung belum solid dalam perebutan pimpinan alat kelengkapan dewan, utamanya pimpinan komisi. Padahal pimpinan partai politik di Tulungagung yang tergabung dalam KMP sudah beberapa kali menggelar rapat bersama.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tulungagung, Gunarto ST MM, pada Bhirawa, Kamis (16/10), mengakui jika anggota dewan yang tergabung dalam KMP masih pecah dalam memperebutkan pimpinan komisi. “Memang sudah beberapa kali ada rapat bersama. Tapi hasilnya masih begitu-begitu saja,” ujarnya.
Anggota dewan yang tergabung dalam KMP, lanjut dia, saat ini dapat teridentifikasi menjadi tiga bagian. Ada yang benar-benar solid mendukung keputusan pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP dan ada pula sebagian yang masih ragu-ragu. “Sementara yang sebagian lagi ada yang memang tidak setuju dengan keputusan pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP,” terangnya.
Gunarto menyayangkan masih tidak solidnya anggota dewan yang tergabung di KMP dalam usaha merebut posisi pimpinan komisi di DPRD Tulungagung. Padahal secara hitung-hitungan matematis mereka lebih unggul dua suara dibanding dengan anggota dewan yang tergabung dalam KIH (Koalisi Indonesia Hebat).
“Hitungannya begini. Sekarang di DPRD Tulungagung secara keanggotaan imbang 25 dibanding 25 antara KMP dan KIH. Tapi dalam pemilihan pimpinan komisi anggota KIH berkurang tiga karena pimpinan dewan tidak punya suara dalam pemilihan pimpinan komisi. Sedang di KMP hanya berkurang satu suara. Jadi selisihnya dua suara,” jelasnya.
Ketika ditanya sampai berapa banyak anggota dewan di KMP yang berpotensi membelot ke KIH, Gunarto mengatakan tidak bisa menghitungnya. “Semua tinggal ke hati masing-masing anggota,” katanya sembari tersenyum.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suharminto, berharap ada musyarawah mufakat dalam penentuan pimpinan komisi di DPRD Tulungagung. Ia mencontohkan pada periode lalu, hal tersebut dapat terjadi. PDI Perjuangan yang menjadi fraksi terbesar saat itu pun hanya mengambil satu ketua komisi saja. Yakni di Komisi D. “Prinsipnya tidak sapu bersih. Jabatan di komisi tidak hanya di ketua saja. Ada sekretaris dan wakil ketua,” tuturnya.
Namun demikian, menurut Suharminto, jika musyawarah dan mufakat menemui jalan buntu, PDI Perjuangan akan menyerahkan pada keputusan anggota dewan yang tergabung dalam KIH. “Sekarang kami serahkan pada pimpinan partai politik yang ada di dewan soal pemilihan pimpinan komisi ini. Di kami ada Ketua DPRD dan dua Wakil Ketua DPRD yang semuanya berasal dari KIH dan masing-masing merupakan ketua partai politik,” katanya.
Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan perpecahan yang timbul di KMP disebabkan tidak sedikit di antara mereka yang berambisi untuk menjadi ketua komisi. Bahkan meski tergabung dalam satu partai yang sama, mereka saling bersikeras untuk sama-sama maju. Akibat tidak ada yang saling mengalah ini, di antara mereka kemudian ada yang kecewa dan sudah berancang-ancang membelot mendukung calon dari kubu KIH. [wed]

Tags: