Koalisi Merah Putih Pimpin Pansus Tatib Dewan Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Proses politik awal di DPRD Jatim dimenangkan Koalisi Merah Putih(KMP). Pimpinan Panitia Khusu Pembentukan tata tertib Dewan dikuasai oleh partai -partai pengusung  KMP.
Rapat internal Pansus tatib Dewan usai paripurna dengan agenda pembentukan Pansus Tata Tertib (Tatib) Dewan yang digelar Sabtu (6/9) berjalan panas. Ini setelah fraksi yang tergabung dalam Partai Koalisi Merah Putih alias KMP menolak usulan dari Ketua DPRD Jatim Sementara, A Halim Iskandar untuk dilakukan musyawarah mufakat.
Dimana Halim meminta untuk tetap mempertahankan tradisi lama, yang mana untuk ketua pansus dilakukan secara bergiliran. Untuk yang pertama ketua diserahkan ke PKB dengan wakilnya PDIP dan Gerindra.
Namun usulan tersebut, tegas Ketua Fraksi Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simandjutak ditolak oleh fraksi yang tergabung dalam KMP. Akhirnya PDIP lewat Suhandoyo menawarkan dua opsi. Yang Pertama Ketua Pansus dari PKB dengan wakilnya dari Golkar dan Nasdem-Hanura.
Sedang opsi kedua, Ketua Pansus dari Golkar dengan wakil dari PAN dan PKS. ”Namun setelah dilakukan voting di internal pansu dengan 30 anggota yang hadir, ternyata 17 anggota memilih opsi kedua, sedang opsi pertama hanya mendapatkan dukungan 7 suara. Sementara PDIP yang memiliki 6 anggota memilih abstain,”tegas Sahat Tua yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Minggu (7/9).
Karenanya, Fraksi Partai Golkar menunjuk Freddy Poernomo sebagai Ketua Pansus Tatib Dewan yang didampingi Basuki Babussalama (PAN) dan Mohamad Siroj (PKS). Alasan Golkar memilih Freddy, tegas Sahat karena yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman sebagai Ketua badan Legislatif (Banleg) saat menjadi anggota DPRD Jatim periode 2009-2014.
”Tapi yang pasti dengan duduknya Partai Golkar sebagai Ketua Pansus tatib dengan didampingi PAN dan PKS menggambarkan jika KMP di DPRD Jatim tetap solid. Karena itu kami akan terus menjaga kebersamaan ini dalam setiap pengambilan keputusan,”tegas mantan Anggota Komisi A DPRD Jatim ini periode 2009-2014 ini bersemangat.
Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim Kusnadi mengakui jika dalam penentuan Ketua Pansus Tatib Dewan dilakukan dengan cara voting alias pemungutan suara. Dari 30 anggota Pansus yang hadir, 7 orang memilih paket satu, dan sebanyak 17 orang memilih paket dua. Sementara 6 orang anggota Pansus dari PDIP memilih abstain.
Kusnadi mengatakan, Pansus Tatib dibentuk untuk membuat peraturan tata tertib yang akan menjadi ketentuan utama dalam menjalankan roda organisasi di Gedung DPRD Jatim. “Tatib itulah nanti yang akan menjadi landasan utama terbentuknya alat kelengkapan Dewan,” ujarnya,
Untuk itu, Sekretaris DPD PDIP Jatim ini berharap Pansus Tatib segera menjalankan tugasnya. “Lebih cepat dilakukan lebih baik, agar alat kelengkapan dewan juga bisa lebih cepat terbentuk,” tegas Kusnadi.
Anggota Pansus Tatib dari Fraksi Gerindra DPRD Jatim Anwar Sadad menambahkan, berdasarkan jadwal yang disepakati, pembahasan peraturan Tatib Dewan oleh Pansus akan dilakukan hingga tanggal 29 September nanti.
Setelah pansus rampung dan disahkan dalam sidang paripurna, maka keesokan harinya alat kelengkapan Dewan, seperti Pimpinan DPRD, Komisi, dan Badan dapat segera dibentuk. “Kalau 29 September semua tuntas, maka 30 September-nya bisa langsung membentuk alat kelengkapan Dewan,” jelasnya.
Disinggung terkait kekalahan paket yang diusung PKB dari partai yang tergabung dalam KMP, Anwar Sadad menegaskan, bahwa hal itu merupakan bagian dari proses dan dinamika politik. Meski demikian, anggota DPRD tiga periode ini berharap, momentum pemilihan pimpinan Pansus Tatib menjadikan parpol yang lolos ke Gedung Indrapura, khususnya parpol pemenang pemilu sadar bahwa tidak ada parpol besar dan kecil.
Abdul Halim Iskandar, Ketua DPRD Jatim sementara dari PKB tidak mempermasalahkan partainya gagal merebut ketua pansus. Sebab penentuan pimpinan pansus merupakan kesepakatan seluruh anggota. “Nggak masalah, yang penting hasil dari pansus tata tertib itu nanti dapat diterima seluruh anggota dewan dari berbagai macam parpol,” ujar Halim.
Bagaimana jika paket KMP ini terus berlanjut dalam kepentingan dewan yang lain? Halim memprediksi tidak akan terjadi. Sebab, yang menjadi tujuan anggota dewan di Jatim ini adalah bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan parpol tertentu. [cty]