Koalisi Tembakau Tolak Kenaikan Cukai dan Harga Rokok

Jakarta, Bhirawa.
Petani Tembakau dan buruh pabrik rokok yang bergabung dalam Koalisi Tembakau, menolak rencana pemerintah menaikan Cukai dan Harga rokok. Pasalnya, kebijakan ini akan berimbas pada merosot nya serapan tembakau dan cengkeh, oleh pabrik. Karena pabrik akan mengurangi produksi akibat harga naik, dan berimbas pada pengurangan buruh/ PHK. Jadi bukan hanya petani yang jadi korban, buruh pabrik rokok dan pedagang rokok juga akan kehilangan mata pencaharian.
Petani Tembakau asal Pasuruan,-Jatim, Murtain (45 th) minta pemerintah agar setiap kebijakan baru, dibuat setelah melewati Kajian yng mendalam. Kajian itu harus melibatkan pihak yang terkait dengan persoalan. Seperti halnya kebijakan menaikan Cukai dan Harga rokok, kajian seharusnya melibatkan petani tembakau/cengkeh dan buruh pabrik rokok.
“Kajian itu penting, sebelum membuat kebijakan baru. Dan kebijakan baru hendaknya disertai kebijakan lain, untuk mengurangi dan menetralisir dampak negatif  kebijakan baru itu,” tandas Murtain dalam pengaduannya ke fraksi PKB DPR RI, Senin (28/10). Dipandu koordinator Koalisi Tembakau, Dita Indah Sari, Koalisi meminta PKB DPR RI menyampaikan keberatan dan pembatalan kenaikan Cukai dan Harga rokok, ke pemerintah.
Koalisi Tembakau menganggap tidak tepat argumentasi pemerintah yang berniat membatasi impor tembakau, agar produksi petani bisa terbeli. Sebab, tembakau impor itu penggunaannya sudah spesifik, umumnya untuk produk rokok yng diekspor dengan cita rasa tertentu. Jadi impor tembakau untuk produk rokok ekspor. Apalagi jenis tembakau impor ini memang tidak tumbuh di Indonesia. Jadi pembatasan impor tembakau, tidak ber pengaruh apapun bagi petani.
Koalisi Tembakau minta pemerintah membatalkan kebijakan menaikan Cukai dan Harga rokok. Koalisi juga minta dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan baru ini, agar nilainya tidak sepihak saja. Mendesak pemerintah untuk memperbaiki Tata Niaga Tembakau dengan menetapkn harga penjualan terendah. Tujuannya agar harga jual dan keuntungan petani tidak tertekan oleh para tengkulak dan perantara. [Ira]