Kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial dalam rangka mencegah dan menangkal radikalisme dan separatisme di Makodim 0814 Jombang, Rabu (07/04). [arif yulianto/bhirawa].
Kodim 0814 Jombang berkomitmen menangkal radikalisme dan separatisme di wilayah Kabupaten Jombang. Hal ini bisa dilihat saat Kodim 0814 Jombang menggelar kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial (Binkomsos) dalam rangka mencegah dan menangkal radikalisme dan separatisme di wilayah kabupaten Jombang, di Makodim 0814 Jombang, Rabu (07/04).
Peserta yang hadir mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari perwakilan TNI, PPM, ASN, FKPI, siswa dan pelajar, kepala desa, Toga dan Tomas, Toda, Hipakad, serta Ansor.
Komandan Kodim (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono melalui Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0814 Jombang, Mayor Inf M Run Harjono mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kesadaran tentang pentingnya pemahaman terhadap bahaya radikalisme dan sparatisme bagi segenap komponen bangsa.
“Agar terbentuk komponen bangsa yang berkepribadian dan berjiwa Bhineka Tunggal Ika, guna mendukung ketahanan wilayah yang kuat dalam rangka tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” kata Kasdim 0814 Jombang, Mayor Inf M Run Hardjono.
Kasdim 0814 Jombang menjelaskan, radikalisme merupakan konsep atau sikap jiwa dalam mengusung perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan memutar balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis Iewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem.
Sementara dikatakannya, separatisme sendiri merupakan suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari wilayah suatu negara yang muncul karena alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya maupun yang lain.
“Zaman sekarang radikalisme lebih mengarah kepada paham atau aliran yang menginginkan pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan, ciri-cirinya bisa kita ketahui seperti sikap intoleran, fanatik, eksklusif dan revolusioner,” ungkapnya.
Akhir-akhir ini kata dia, di Indonesia banyak muncul gerakan-gerakan yang terindikasi paham radikal dan separatisme. Jika tidak dicermati dan diantisipasi secara dini, maka bisa menjadi ancaman potensial bagi kondusifitas dan stabilitas NKRI.
Menurutnya, maraknya berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkembangan radikalisme dan separatisme di Indonesia bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah atau aparat pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
“Kita semua harus peduli guna mengantisipasi timbul dan berkembangnya faham radikalisme dan separatisme. Peran seluruh elemen masyarakat, aparat pemerintah, tokoh agama dan para pemuka masyarakat sangat penting untuk bersama-sama sebagai tanggung jawab moral dalam konteks ini,” tutur Kasdim 0814 Jombang.
Selain itu, Pasi Intel Kodim 0814 Jombang, Kapten Inf Edi Sutrisno juga menyampaikan beberapa langkah dan strategi kontra radikalisasi untuk menghadapi radikalisme dan separatisme, mulai dari upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan atau wawasan kebangsaan serta nilai-nilai non-kekerasan melalui pendidikan baik formal maupun non formal.
“Selanjutnya membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu melalui pendidikan, pembinaan dan sosialisasi kemasyarakatan, memperkuat pendidikan dan pembinaan karakter kebangsaan. Dengan menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika kepada seluruh komponen bangsa serta memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dalam arus paham radikal,” katanya.
Kapten Inf Edi Sutrisno berharap kepada seluruh peserta yang hadir agar benar-benar memanfaatkan forum komunikasi sosial tersebut untuk bersilaturrahmi, berdialog, dan menyimak materi dari nara sumber dalam rangka mencegah, menangkal dan membatasi ruang gerak radikalisme dan separatisme.
“Apabila sinergi dan komitmen yang kuat bisa terjalin dengan baik, Insya Allah pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, baik yang berada di daerah pedesaan, kawasan tertinggal maupun daerah-daerah yang terisolir di Nusantara dapat tercapai,” tutupnya.(rif)
