Komisi A Anggap Wacana Pembentukan Kementerian Pesantren Pemborosan

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi A DPRD Jatim menganggap wacana pembentukan Kementerian Pesantren hanya menghambur-hamburkan anggaran di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang belum stabil. Jika tetap dilakukan dikhawatirkan membuat APBN terancam defisit. Permasalahan pesantren cukup diserahkan pada Kementerian Agama daripada membentuk Kementerian Pesantren yang tentunya juga membutuhkan Sumber daya Manusia (SDM) dan anggaran tak sedikit.
Anggota Komisi A DPRD Jatim H Muzammil Syafii menegaskan pemerintah saat ini cukup memberikan atau mengoptimalkan peran Kementerian Agama yang ada.  Di antaranya memberikan porsi besar kepada Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan dan memberikan bantuan kepada pesantren di Indonesia.
“Saya kira pemerintah cukup menunjuk Dirjen di Kementerian Agama untuk memberikan perhatian kepada pesantren, tanpa harus membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Pesantren,”ujar politisi asal Partai NasDem, Selasa (24/10).
Ia menilai cukup di Kementerian Pendidikan saja yang dipisah menjadi Kementerian Pendidikan, dan satunya Kementerian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi. Ia mencontohkan, waktu zaman Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) justru mempersempit dan memperkecil struktur dalam kementeriannya, karena masing – masing menteri memiliki anggaran yang cukup besar.
“Sekali lagi, kami meminta agar pemerintah  memberikan peran kepada Kementerian Agama dalam memperhatikan pesantren di Indonesia, itu sudah cukup. Jika itu sudah direalisasi maka akan menjadi loncatan yang sangat berarti untuk nasib pesantren yang lebih baik,”ujar Muzammil Syafii.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan perlu kalkulasi untuk menetapkan adanya menteri yang khusus menangani pondok pesantren dalam kabinetnya. Yakni Kementerian Pesantren.   Jokowi menyebutkan usulan dari salah satu kiai di Sumenep itu juga masukan yang akan dihitung atau dikalkulasi. “Saya dapat informasi jumlah santri di seluruh Indonesia ada sembilan juta. Sangat banyak jadi memang harus ada yang ngurusi atau memperhatikan mereka,”ujar Jokowi saat berkunjung ke Sumenep beberapa waktu lalu. [cty]