Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kota Wassenaar, Provinsi Holland Selatan, dalam rangka belajar soal tata kelola pemerintahan.
DPRD Surabaya, Bhirawa
Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan baru saja selesai melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke kota Wassenaar, Provinsi Holland Selatan, dalam rangka belajar soal tata kelola pemerintahan.
Kota Wassenaar dipilih menjadi rujukan para legislator Surabaya karena dikenal memiliki sistem pemerintahan yang sangat terbuka, sehingga berdampak kepada situasi politik yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna bahwa sistem pemerintahan di kota Wassenaar, Provinsi Holland Selatan, dinilai sangat mengagumkan dan patut dijadikan tauladan.
“Keterbukaan antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola pemerintahan sangat terlihat, dan kondisi ini tentu berbeda dengan di Surabaya,” terangnya. Senin (2/12).
Ayu-sapaan akrab Pertiwi Ayu Krishna, menerangkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota Wassenar sangat tinggi. Artinya setiap perencanaan kota masyarakat turut serta dalam memberikan pemikirannya.
“Sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam pengelolaan pemerintahan. Karena masyarakat mempunyai akses informasi yang disediakan oleh pemerintah kota,” terang politisi perempuan Partai Golkar ini.
Menurut Ayu, Pemkot Wassenaar menyiapkan website untuk menampung semu pemikiran masyarakatnya dengan pengelolaan yang sangat profesional, sebagai upaya keterbukaan informasi publik.
“Inilah yang membedakan tata kelola kota di Surabaya dengan kota Wassenar,” urainya. Hal senada juga dikatakan Imam Syafi’i anggota Komisi A DPRD Surabaya asal Fraksi Demokrat-Nasdem, yang mencatat adanya perbedaan pengelolaan antara Kota Surabaya dengan Wassenaar.
“Sebelum mengeluarkan kebijakan publik, Pemkot Wassenaar lebih dahulu melemparkannya ke publik. Kalau di Surabaya informasi kebijakan pemerintahan tidak pernah dilemparkan ke publik dan cenderung tertutup,” tutur Imam.
Oleh karenanya, kata Imam, jika ada kritikan yang disampaikan oleh masyarakat maupun legislatif, justru mendapatkan respon yang miring dan beragam.
“Biasanya akan dibully di medsos. Saya sendiri korban bullying itu. Dorongan ini semangatnya untuk perbaikan,” akunya. Imam menuturkan bahwa di kota Wassenar ada sekitar 700 ribu warga Indonesia yang tinggal di kota tersebut.
“Dan uniknya ada sekolah Indonesia. Tidak hanya itu, kota Wassenar juga merupakan pusat berkumpulnya duta besar dari berbagai negara lain, termasuk KBRI Indonesia,” pungkasnya. [dre]
