Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediyansyah
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi A DPRD Jawa Timur konsisten mendukung Pemerintah dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya. Sekalipun, jumlah pasien covid-19 saat ini masih terus bertambah.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediyansyah menjelaskan bahwa penyebab bertambahnya pasien covid-19 di Kota Pahlawan disebabkan banyak hal. “Jangan disalahkan PSBB-nya. Sebab ini kompleks,” kata Dedi, saat dikonfirmasi, Kamis (28/5).
Dedi mencontohkan satu di antara penyebabnya. Misalnya, banyaknya pemudik yang disebut Dedi berasal dari luar Jawa Timur.
“Kami melihat masih banyak aliran pemudik yang masuk ke Jawa Timur, termasuk ke Surabaya. Bukan hanya dari luar provinsi, namun juga luar Negeri,” ungkap Dedi.
Sehingga, tidak seharusnya PSBB menjadi kambing hitam penambahan pasien covid-19. “PSBB memang sangat dibutuhkan. Sebab, ini sebagai bentuk pencegahan paling efektif,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur ini.
Di antaranya, penerapan pola social distance untuk mengantisipasi penyebaran. “Lewat physical distance bisa membuat jarak. Hasilnya pun terlihat dari yang sebelumnya bergerombol, sekarang tak ada,” kata Anggota DPRD Jatim dari dapil Jatim 1 (Surabaya) ini.
Sehingga, pihaknya menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan PSBB bukan pada jumlah, namun perubahan kebiasaan masyarakat. “Kalau pola hidup sehat sudah tertata, maka jumlah pasiennya akan ikut menurun,” katanya.
Misalnya, kebiasaan untuk cuci tangan, memakai masker, dan social distance. “Sehingga, jangan ada yang menilai PSBB gagal. Yang tahu Surabaya ya masyarakat Surabaya sendiri,” terangnya.
Tak hanya itu, Komisi A juga mendukung wacana New Normal yang digagas pemerintah pusat. “Kami melihat di Mei ini tahapannya sudah pada puncak. Kami yakin grafik akan menurun sehingga, penerapan new normal layak dilakukan,” katanya.
Sekalipun demikian, Hadi mengingatkan dampak ekonomi, kesehatan, hingga sosial yang harus diantisipasi. “Kalau tidak, kami khawatir akan terjadi ketimpangan atau kesenjangan sosial. Sebab, gejalanya sekarang sudah ada mulai menurunnya saya beli hingga meningkatnya angka kejahatan,” urainya.
Hal ini bisa dimulai dari pelaksanaan upaya kuratif sebagai dampak dari pelaksanaan PSBB. Yakni, dengan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
“Prinsipnya, PSBB perlu. Namun, harus diimbangi dengan kuratif. Kebutuhan pokoknya juga harus diperhatikan dengan konsisten membantu rakyat,” tegas pimpinan Komisi yang membidangi pemerintahan ini.
Kalau dirasa belum maksimal, Dedi pun mendorong agar pelaksanaan PSBB bisa diperluas di level provinsi. “Ini belum terlambat. Kita bisa mencontoh provinsi lain yang telah berhasil mengurangi penularan,” katanya.
Pihaknya pun menyambut baik langkah TNI/Polri dalam pengamanan pelaksanaan PSBB tahap III di Surabaya Raya. Dimana, operasi gabungan ditingkatkan, penjagaan diperketat termasuk di check point, hingga patroli di mall dan pasar tradisional yang menjadi pusat keramaian dan kerumunan massa. [geh]
