Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Meskipun Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah menyebutkan empat calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah, namun proses itu masih belum tuntas. Sebab, masih akan ada 15 nama lagi yang harus ditunjuk gubernur untuk menjadi Pj Kepala Daerah.
Terkait hal itu Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo menegaskan, dalam kinerja Pj diperlukan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, Komisi A akan ikut melakukan pengawasan dalam proses pemilihan seorang Pj. “Walaupun itu merupakan wewenang gubernur, tapi kami hanya ingin memastikan calon yang terpilih adalah orang terbaik,”tegasnya, Minggu (12/7).
Seperti diberitakan sebelumnya, teka-teki mengenai siapa yang akan menjadi Pj Kepala Daerah mulai terjawab. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyebutkan saat ini sudah ada empat nama yang akan dijadikannya sebagai Pj Kepala Daerah. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Maskur, Kepala Bakesbang Zainal Mutadin, dan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Sujono. “Untuk Lamongan nanti yang akan diajukan adalah Pak Wahid, lalu Ngawi itu Pj nya Pak Sujono, Pak Maskur akan menjadi Pj Kepala Daerah Ponorogo, dan Pak Zainal Mutadin nanti akan menjadi Pj di Kota Blitar,”beber Gubernur Soekarwo seusai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, semua nama-nama itu akan diajukannya kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mengenai jadwalnya, Soekarwo hanya mengatakan hal itu akan dilakukannya dengan segera.
Ditambahkan Fredy, selain akan mengawasi proses pemilihan, Komisi A juga akan ikut memantau kinerja dari masing-masing Pj Kepala Daerah itu. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, meskipun ke depannya mereka telah dipilih, pengawasan semacam itu tetap perlu dilakukan.
Hal itu, menurutnya dalam rangka untuk memastikan semua Pj Kepala Daerah itu bekerja sesuai dengan garis koridor. “Dalam bekerja mereka harus tetap netral, profesional, dan tidak berpihak pada salah satu kekuatan politik manapun. Apalagi mereka diangkat juga karena akan ada Pilkada serentak,”ujar Fredy.
Apabila hal itu tidak dilakukan, Fredy khawatir semua Pj Kepala Daerah itu akan bertindak di luar koridor. “Misalnya saja, dalam memimpin nanti mereka akan membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak. Bisa dari sisi anggaran, maupun dari sisi kebijakan publik lainnya,”ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar di awak media, Gubernur Jatim Soekarwo sebenarnya sudah mengantongi 15 nama calon Pj Kepala Daerah. Salah satunya adalah calon Pj Wali Kota Surabaya yang akan diduduki oleh Sukardo. Saat ini, Sukardo masih menduduki jabatan sebagai Asisten IV Setdaprov Jatim. “Nama Pak Kardo memang kuat, alasannya nama beliau memang cukup diterima oleh semua kalangan, termasuk orang-orang Pemkot Surabaya,”beber salah seorang sumber di DPRD Jatim. Sayang, hingga berita ini ditulis, Pemprov Jatim masih belum memberikan konfirmasi. [cty]
