Dr H Akhmad Sukardi MM
DPRD Jatim, Bhirawa
Dianggap kinerjanya sebagai Sekdaprov Jatim kurang maksimal, Komisi A minta kinerja Dr H Akhmad Sukardi MM dievaluasi kembali. Kenyataan ini juga dipicu dengan kerap absennya Sekdaprov dalam setiap pembahasan anggaran di dewan. Padahal yang bersangkutan adalah kepala anggaran. Tidak itu saja, dalam pemberian anggaran di setiap SKPD dilakukan secara gelondongan dan terkesan copy paste.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan hasil hearing yang disampaikan dengan 17 SKPD kemitraan Komisi A DPRD Jatim, rata-rata program berdasarkan anggaran. Padahal seharusnya anggaran itu berbasis program.
“Istilahnya itu gelondongan anggaran. Ini tidak bagus untuk proses program pembangunan selanjutnya,” kata Freddy, Minggu (4/12).
Bahkan, Freddy menilai ada copy paste terhadap program yang telah ada sebelumnya. Hal itu tentunya tidak cukup bagus bagi langkah Jatim. Kekecewaan politisi asal Partai Golkar ini juga terhadap keseriusan pemerintah dalam hal memerangi narkoba. Menurutnya fakta yang ditemukan di lapangan, tidak ada dukungan dari pemerintah kabupaten/kota soal anggaran pada program pemberantasan narkoba. Padahal telah ada Perda mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Dalam perda tersebut, telah disebutkan adanya kemitraan dengan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pencegahan narkoba.
“Seharusnya ada kepekaan mengenai hal itu. Kami sudah ingatkan hal tersebut, ini bukanlah untuk kepentingan Komisi A saja. Melainkan juga demi kepentingan masyarakat Jatim,” bebernya kepada wartawan.
Tidak sampai di situ saja, puncak kekecewaan Komisi A DPRD Jatim, yakni pasca hasil diskusi kebhinekaan bersama dengan Kapolri untuk menindaklanjuti masalah pencegahan terorisme. Anggota dewan mengundang Sekdaprov Jatim, Inspektorat serta badan keuangan untuk sekali lagi membicarakan program di daerah. Namun, justru yang hadir bukanlah para pejabat, tapi hanya stafnya.
“Ini saya nilai tidak serius. Padahal Kapolri telah menyatakan bahwa penanganan masalah terorisme tidaklah hanya ditangani kepolisian saja. Harus ada peran daerah juga,” pungkasnya.
Berdasarkan kenyataan tersebut atas nama Komisi A DPRD Jatim, Freddy meminta gubernur untuk mengevaluasi kinerja Sekdaprov Jatim.
Bahkan Ketua Fraksi Golkar Jatim Sahat Tua Simandjutak mengaku sejak awal jadi Sekdaprov, yang bersangkutan dinilai kurang mampu dan lebih berorientasi kekuasaan struktural sehingga kinerja rendah apalagi komunikasi politiknya minim.
“Kalau kita ngajak Sekdaprov untuk komunikasi selalu menghindar dan kecenderungan merasa dibebani atau sepertinya terbebani berat. Dulu janjinya saat masih Asisten IV pernah berkata, Pak Sahat saya ini hanya asisten. Semoga kalau Yang Maha Kuasa izinkan saya jadi Sekdaprov maka saya pasti siap bantu staf yang berprestasi dan menjalin komunikasi politik untuk kinerja pemerintahan yang lebih baik.Tapi itu cuma janji saja, faktanya tidak ada,”tegas Sahat.
Terpisah Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Muhammad Ulum menuturkan seharusnya SKPD itu memiliki usulan anggaran terhadap program yang disusunnya. Baru kemudian kalau anggaran tidak cukup, setelah itu dipilah mana yang mendesak. Dari situ lantas dikaver program yang sifatnya harus dilakukan sesegera mungkin.
“Tapi itu tidak berjalan semestinya. Itu bisa menganggu hasil program yang lain (jika program menyesuaikan anggaran, red). Ini berarti ada yang tidak sehat di penganggaran kita,” kata Ulum. [cty]
