Agung Supriyanto, SH. (Ketua Komisi A DPRD Tuban)
(Warga Masih Tolak Proyek Kilang Minyak Jenu)
Tuban, Bhirawa
Warga desa sekitar bakal proyek Kilang Tuban, Pertamina-Rosneft, di Kecamatan Jenu, sampai hari ini masih melakukan penolakan kelanjutan proyek Migas Nasional tersebut. Bahkan penolakan dilakukan warga dengan memasang sejumlah poster dan spanduk berisi tulisan penolakan di beberapa titik didesa mereka, Rabu (21/2).
Menanaggapi penolakan yang sampai hari ini massih dilakukan warga, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Agung Supriyanto, meminta pemerintah tidak sekedar berpijakan pada hukum dalam melakukan pebebasan lahan, akan tetapi juga melakukan pendekatan secara sosial. Bahkan kata dia pemerintah perlu mencari tahu dan menelusuri, maksud penolakan warga.
“Menurut saya pendekatan sosial budaya harus dilakukan pemerintah, kenapa menolak, saya melihat sampai saat ini belum ada langkah pendekatan sosial kultur itu,” kata Agung.
Menurut Agung, jika memang keberadaan industrialisasi merupakan mengangkat masyarakat menuju pada kesejahteraan, mestinya masyarakat tidak menolak dan sangat senang kehadiran industri yang akan dibangun di daerah mereka, namun kenyataan dilapangan sampai saat ini berbeda dengan harapan masyarakat soal kesejahteraan.
“Mereka harusnya senang jika kesejahteraan, ini yang harus dicari tahu, ada yanag salah selama ini dengan industri di Kabupaten Tuban sampai muncul penolakan,” terang Agung.
Menurut Agung, selama ini masyarakat hanya diberi harapan-harapan, tanpa ada realisasi yang diberikan perusahaan kepada mereka. Bahkan Agung mencontohkan dua perusahaan yang sudah ada sebelumnya di Kecamatan Jenu, yang juga merupakan tempat bakal Kilang Tuban.
Sebelum pembangunan fasilitas tersebut, masyarakat juga diberikan janji-janji kesejahtaraan, namun rupanya janji kesejahteraan itu masih jauh dari harapan meraka.
“Kita masih ingat waktu pemerintah jadi fasilitator PLTU dan TPPI, mereka juga diberi harapan itu, pengangguran teratasi ekonomi naik, realitasnya apa ?. Masyarakat jangan diberi cek kosong, jadi masyarakat harus diberikan kejelasan dan pasti, jika menyanagkut tenaga kerja, harus real, dan di laksanakan,” papar Agung.
Lebih lanjut, menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, ukuran pengangguran teratasi harus jelas parameternya, jumlaha tenaga yang diserap, dan realisasinya agar masyarakat lega. Disamping itu jika sudah ada gambaran jelas yang diambil sebagai tenaga kerja, pemerintah dapat segera menyiapkan keterampilan tenaga kerja bagi masasyarakat.
“Dengan begitu masyarakat lega, pemerintah daerah juga dapat mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan, sekarang kompetensi yang disiapkan juga belum ada karena belum jelas,” imbih Agung.
Menyangkut kesejahteraan, mestinya juga diperlukan MoU, agar masyarakat tidak terus meneus merasa dibohongi dan hanya menerima janji-janji.
“Saya yakin, jika ada kejelasan nasip masyarakat, meraka akan menerima, karena persoalan selama ini tidak ada beda ada dan tiadanya industri,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Ir. H Noor Nahar Hussein, M.Si meminta kepada masyarakat kawasan bakal kilang Tuban, kondusif, dan tidak buru-buru melakukan penolakan sebelum menerima informasi yang jelas, menurutnya pemerintah, baik daerah maupun provinsi hingga pusat tidak akan merugikanmasyarakat dan menelantarkan mereka. Sebab proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional untuk keperluan Negara.
“Yang kondusiflah belum-belum sudah menolak, pemerintah tidak akan merugikan warga dan menelantarkan warganya, terutama tanah yang kena lokasi kilang. Ini adalah salah satu pembuka lapangan kerja,” kata Wakil Bupati Tuban. (Hud)
