Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi A DPRD Jatim meminta Presiden RI, Joko Widodo agar meninjau kembali kebijakan bebas visa. Mengingat hal ini menimbulkan maraknya orang asing yang datang ke Indonesia tanpa disertai uang yang cukup. Dan yang paling memprihatinkan munculnya ormas asing yang jelas akan merusak NKRI.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fatchulah menegaskan dari hasil pantauan di lapangan diketahui jika banyak orang asing yang ke Indonesia justru dimanfaatkan mencari kerja. Sebaliknya kalau ini dibiarkan akan menjadi beban berat bangsa. Belum lagi ada ancaman terbentuknya ormas asing yang ini justru membahayakan NKRI.
“Seharusnya presiden mengevaluasi kembali kebijakan bebas visa tersebut karena kebijakan tersebut ternyata banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Namun dengan Jatim membuat Perda pengawasan orang asing diharapkan maayarakat memberikan kontribusi untuk ikut mengawasi orang asing yang ada diwilayahnya,” tegas politisi asal PKB ini, Senin (27/11).
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil Syafi’i menegaskan gagasan membuat raperda pemantauan warga asing dikarenakan banyak dari meraka yang menyalahgunakan bebas visa. Diantaranya mereka datang ke Indonesia untuk menghancurkan negara. Diantaranya dengan membawa narkoba, ajaran agama sesat hingga mencari kerja.
“Kalau hal ini dibiarkan akan berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu gerak gerik mereka harus terus dipantau dan diawasi. Bahkan sejak awal sebenarnya harus ada kewajiban orang asing yang datang di Indonesia harus bawa uang cukup dengan dibuktikan tabungan. Selain tujuan yang jelas,”papar politisi asal Partai Nasdem.
Namun karena aturan yang membatasi tidaklah jelas, maka diputuskan untuk membuat raperda pemantauan orang asing khususnya yang datang di Jatim. Dimana peran serta masyarakat juga dibutuhkan untuk memantau orang asing. “Karenanya dalam reses nanti saya minta masyarakat ikut menantau dan mengawasi orang asing yang dinilai melanggar aturan,”paparnya. [cty]
