Komisi B Ancam Ngeluruk Komisi IV DPR, Mentan dan Menkeu

Langkanya pupuk di beberapa wilayah di Jatim saat ini memaksa Komisi B DPRD Jatim ngeluruk ke Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Keuangan (Menkeu) serta komisi IV DPR RI.

Langkanya pupuk di beberapa wilayah di Jatim saat ini memaksa Komisi B DPRD Jatim ngeluruk ke Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Keuangan (Menkeu) serta komisi IV DPR RI.

DPRD Jatim, Bhirawa
Langkanya pupuk di beberapa wilayah di Jatim saat ini memaksa Komisi B DPRD Jatim ngeluruk ke Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Keuangan (Menkeu) serta komisi IV DPR RI. Apalagi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum sudah mengirimkan surat ke Mentan dengan nomor 521/4758/023/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang permintaan pupuk ke pusat.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto menegaskan saat ini hampir seluruh wilayah Jatim dilanda kelangkaan pupuk. Kalau ini dibiarkan maka dipastikan akan mengganggu pola tanam dan berdampak pada pendapatan petani.  Kebutuhan pupuk di Jatim sebanyak 5 juta ton per tahun, sementara saat ini hanya terpenuhi 2,5 juta ton per tahun.
“Namun kondisi ini diperparah lagi dengan keputusan Mentan nomor 122/Permentan/SR/130/112013 tertanggal 26 November 2013 yang tidak memberikan tambahan subsidi pupuk untuk petani khususnya di Jatim. Sementara di satu sisi dengan naiknya ongkos produksi membuat subsidi pupuk di petani mengalami penurunan drastis,” tegas politisi Demokrat, Selasa (1/7).
Dicontohkannya untuk subsidi pupuk pada 2013 di mana urea 996 ribu ton, SP36 156 ribu, ZA 480 ribu ton, NPK sebanyak 537 ribu ton dan organik 277 ribu ton, tapi justru saat ongkos produksi pabrikan mengalami peningkatan,  subsidi ke masyarakat justru tidak ditambah. Terbukti pada 2014 ini jumlah pupuk yang diterima petani mengalami penurunan drastis. Untuk urea 865 ribu ton, SP36 sebanyak 150 ribu ton, ZA 386 ribu ton, NPK 477 ribu ton dan organik sekitar 277 ribu ton.
Berdasar kenyataan itulah, minggu ini Komisi B akan ke Jakarta minta ke Komisi IV, Mentan dan Menkeu memberikan tambahan subsidi pupuk ke Jatim akibat naiknya ongkos produksi. Kalau ini tidak ditanggapi maka dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pangan di Jatim khususnya dan di Indonesia umumnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana. Dikatakannya jika  di beberapa kabupaten/kota ditemukan adanya kelangkaan pupuk di tingkat petani. Seperti di Tulungagung misalnya sesuai kebutuhan untuk satu tahun mencapai 29 ribu ton, namun belum sampai pertengahan tahun sudah menghabiskan 23 ribu ton. Ini berarti kebutuhan pupuk untuk Juni hingga Juli sudah dihabiskan pada  April dan Mei 2014.
“Kalau ini tetap dibiarkan, maka akan menghantam nasib petani mengingat saat ini sedang musim tanam dan kebetulan musim hujan juga tidak menentu. Untuk itu perlu ada kebijakan khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi petani sangat boros dalam menggunakan pupuk sehingga jatah pupuk subsidi yang harusnya habis sampai akhir tahun ternyata dihabiskan sampai pertengahan tahun saja,”sesal politisi asal PKS Jatim.
Untuk itu, pihaknya bersama Komisi B akan memperjuangkan agar subsidi pemerintah pusat kepada distributor pupuk kaitannya dengan pembuatan pupuk organik bisa diberikan Rp 1.000 per kg dan subsidi ini diberikan kepada pemkab/pemkot atau kepada Gapoktan. Dengan begitu mereka tidak lagi membeli pupuk ke distributor, namun dapat memanfaatkan alat yang ada. Tetapi pemerintah pusat cukup memberikan subsidi Rp 600 per kg dengan begitu masih ada sisa Rp 400  untuk disimpan dan dapat dibuat untuk bantuan benih.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo dalam suratnya mendesak Mentan untuk segera mengevaluasi kembali pemberian subsidi pupuk. Mengingat saat ini petani di beberapa wilayah di Jatim berteriak akibat langkanya pupuk bersubdisi. Bahkan sebagian dari mereka tidak bisa tanam akibat persediaan pupuk yang diperolehnya habis.
“Dengan surat ini saya berharap Menteri Pertanian segera meninjau subsidi pupuk yang diberikan ke petani khususnya di wilayah Jatim. Pasalnya, bila kondisi ini dibiarkan dikhawatirkan akan menganggu stabilitas pangan secara nasional,”tegasnya. [cty]

Tags: