Komisi B Desak Pemprov Lakukan Penataan Ulang Koperasi Mati Suri

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi bidang Perekonomian DPRD Jatim mengkritisi perangkaan APBD Jatim 2020 yang ada di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang menjadi mitra kerjanya. Kesimpulan sementara, Komisi B DPRD Jatim pesimis pertumbuhan ekonomi Jatim ke depan bakal terdongkrak naik karena kurangnya keberpihakan anggaran terhadap sektor perekonomian.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha mengatakan bahwa OPD yang menjadi mitra kerja komisi bidang perekonomian rata-rata alokasi anggarannya mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Padahal banyak program yang diusulkan OPD, diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi namun tidak mendapat dukungan anggaran APBD Jatim.
“OPD yang mengalami penurunan drastis alokasi anggarannya yakni Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim yang mencapai kisaran 40 persen dibanding tahun anggaran 2019,” ujar politisi asal Fraksi Partai Golkar ditemui usai hearing dengan Koperasi dan UMKM di DPRD Jatim, kemarin.
Ia mencontohkan persoalan berat yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi dan UMKM Jatim adalah dari 36 ribuan koperasi yang tersebar di Jatim, terdapat sekitar 12. 616 koperasi yang kondisinya hidup segan mati tapi tak mau atau mati suri.
“Makanya ini harus ditata, apa sekalian di matikan atau di hidupkan kembali. Harapan kami ada perhatian lebih dari Ibu Gubernur untuk perekonomian Jatim. Bolehlah emergency kalau diprioritaskan untuk bidang Kesra tapi pertumbuhan ekonomi juga penting,” terang ketua AMPI Jatim ini.
Di sisi lain, lanjut Pranaya Yudha keberpihakan APBD Jatim 2020 terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan juga minim bahkan cenderung turun. Padahal selama ini Provinsi Jatim menjadi penopang utama lumbung pangan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk didorong. apalagi Jatim dikenal sebagai lumbung pangan nasional tentunya dari sisi pertanian, peternakan dan perikanan juga perlu ditingkatkan anggaran yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Komisi B DPRD Jatim akan terus berupaya mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Karena itu dalam proses finalisasi anggaran nanti pihaknya akan mendesak supaya program-program yang manfaatnya kurang bisa dirasakan langsung masyarakat bisa dialihkan untuk program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Masih di tempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa justru lebih keras sikapnya. Bahkan politisi asal Fraksi PKB itu mendesak supaya Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UMKM membubarkan saja 12.616 koperasi yang kondisinya mati suri, agar tidak terlalu membebani APBD Jatim.
“Daripada kondisinya La Yamutu Wala Yahya (Hidup segan mati tak mau) dan membebani APBD Jatim, koperasi yang kondisinya seperti itu sebaiknya dibubarkan saja,” tegas politisi asal Sampang Madura.
Kendati demikian, Aliyadi menyadari bahwa pembubaran koperasi itu tak semudah membalikkan tangan karena harus melalui proses dan masih menanggung beban hutang.
“Makanya kami mendorong dinas koperasi dan UMKM provinsi bekerjasama dengan dinas koperasi kabupaten/kota untuk memetakan mana saja koperasi yang bisa langsung dibubarkan dan mana yang masih bisa diselamatkan dan perlu langkah-langkah seperti apa,” harapnya.
“Yang jelas kalau melihat penganggaran dalam APBD Jatim 2020, kami pesimis bisa menyelamatkan koperasi-koperasi yang kondisinya mati suri sebab keberpihakan anggaran untuk sektor koperasi dan UMKM minim sehingga kami sarankan dibubarkkan saja sekalian,” kesal pungkas Aliyadi Mustofa. (geh)