Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mochamad Alimin
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mochamad Alimin mendapat keluhan dari warga masyarakat, khususnya para peternak. Mengingat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kian meresahkan.
Atas kondisi tersebut, Politisi Partai Golkar ini berharap Pemprov Jatim segera turun tangan. Seperti penyelenggaraan vaksin dan pemberian obat-obatan bagi hewan ternak, khususnya sapi perah.
“Pemprov Jatim harus cepat turun tangan tangani wabah PMK. Karena dampak ekonominya sangat luas bagi masyarakat,” katanya, Jumat (24/6/2022).
Pasalnya, lanjut Alimin, upaya pemerintah sangat ditunggu oleh para peternak. Disamping itu, Pemprov Jatim diminta memberikan dalam bentuk pinjaman dan meredesign yang menarik terkait strukturisasi pinjaman agar dipermudah dan dilonggarkan.
“Kasihan warga masyarakat pada saat kondisi seperti ini ekonomian lagi jatuh, maka para warga masyarakat yang terlibat untuk persoalan-persoalan dengan lembaga keuangan itu pemerintah diharapkan untuk bisa memberi kelonggaran agar tidak berat,” beber Alimin.
Pemprov Jatim juga diminta untuk menjadikan prioritas penanganan wabah PMK. Sebab, ternak sapi perah mempunyai ekonomi tinggi dan berpengaruh pada ekonomi masyarakat.
“Maka dari itu, Pemprov Jatim harus mempertimbangkan mana yang perlu ditangani terlebih dahulu serta mengantisipasinnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mengatakan pihaknya berharap agar peternak di Jatim yang ternaknya terkena PMK saat ini untuk mendapatkan stimulus untuk meringan beban para peternak tersebut.
Politisi Partai Golkar ini mengakui kalau saat ini di APBD Jawa Timur ada dana cadangan yang tentunya bisa digunakan mensupport para peternak yang terdampak PMK tersebut.
“DPRD Jawa Timur mendukung penuh adanya pemberian stimulus-stimulus untuk meringankan beban ekonomi peternak sapi yang terkena dampak dari PMK tersebut,” jelasnya di Surabaya, Kamis (23/6).
Soal penanganan PMK di Jawa Timur, Sahat mengatakan pihaknya memohon agar Pemprov untuk terus melakukan upaya ke pemerintah pusat untuk pemberian vaksin untuk ternak di Jawa Timur.
“Saya ambil contoh di Ponorogo ada ratusan sapi mati akibat PMK. Bahkan, pemda setempat kewalahan menyiapkan pemakaman massal untuk ternak sapi yang terserang PMK. Kalau tidak ditangani dengan baik, tentunya rawan akan muncul persoalan lain dikemudian hari. Oleh sebab itu harus secepatnya ditangani PMK ini,” jelasnya.
Sahat Tua Simanjuntak mengatakan pihaknya memohon dengan sangat ke pemerintah pusat permasalahan serius soal PMK di Jawa Timur sekarang ini. “Secara SDM (Sumber Daya Manusia), Jawa Timur kekurangan untuk tenaga kesehatan hewan. Ini dialami seluruh kabupaten se Jawa Timur,” jelasnya.
Dengan fakta tersebut, sambung Sahat, vaksin ternak untuk PMK tersebut harus secepatnya diturunkan di Jawa Timur. “Kalau tidak secepatnya diturunkan terlebih saat ini jelang Idul Adha, maka persoalan PMK ini bisa lebih luas dan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama peternak di Jawa Timur,” jelasnya.
Untuk satgassus PMK di Jawa Timur, kata Sahat, untuk sesering mungkin melakukan koordinasi dengan tidak mengandalkan laporan elektronik tetapi real time atau secara fisik dengan koordinasi dengan TNI-Polri untuk melihat langsung kondisi sapi-sapi di lapangan dan penanganannya bisa dilakukan sama dengan penanganan dengan Covid-19 yang berhasil ditekan oleh Pemprov Jawa Timur. [geh]
