Mulyanto membeberkan informasi terkini kasus PMK di Tulungagung saat hearing dengan Komisi B DPRD Tulungagung, Rabu (23/6).
Komisi B DPRD Tulungagung mendukung penambahan dana dalam Perubahan APBD Tulungagung tahun 2022 untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK). Mereka berharap tambahan dana tersebut dapat segera menuntaskan kasus tersebut dan meringankan para peternak.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Sofyan Heryanto, menyatakan dukungannya jika Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung melakukan penambahan dana dalam upaya percepatan penanganan kasus PMK. “Disnak bisa mengajukan tambahan anggaran di PAK APBD 2022,” ujarnya saat Komisi B DPRD Tulungagung hearing dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung, Mulyanto, di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (22/6).
Hal yang sama dikatakan anggota Komisi B DPRD Tulungagung, Misbah. Menurut dia, dalam mengatasi PMK harus disediakan dana yang cukup. Utamanya, untuk memberikan subsidi pada peternak yang hewan ternaknya terjangkit PMK.
“Dengan adanya subsidi obat PMK agar hewan ternak cepat sehat. Tambahan anggaran untuk itu bisa dianggarkan di PAK APBD 2022,” paparnya.
Selain itu, Komisi B DPRD Tulungagung juga mempertanyakan kondisi terkini terkait penyebaran PMK di Kota Marmer. Termasuk apakah Kabupaten Tulungagung sudah masuk dalam darurat wabah.
Sofyan Heryanto sempat membeberkan pula jika ada kabar banyaknya ternak sapi di Kecamatan Pagerwojo. “Ini menjadi kekawatiran kami. Padahal dari data Disnak disebutkan hanya tiga ekor yang mati,” ucapnya.
Menanggapi dukungan dan pertanyaan dari para wakil rakyat itu, Mulyanto menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan untuk penambahan dana penanganan PMK di PAK APBD Tulungagung tahun 2022. Ia berharap tambahan dana tersebut dapat membantu penyediaan vaksin PMK secara maksimal selain juga tambahan pengadaan obat-obatan.
Mulyanto menyebut saat ini persediaan obat untuk penyembuhan hewan ternak yang terjangkit PMK masih mencukupi. “Pengobatan untuk peternak rakyat tidak berbayar atau gratis. Sedang untuk pelaku usaha berbayar,” katanya.
Sementara itu terkait jumlah hewan ternak yang sudah terjangkit PMK di Tulungagung, Mulyanto menyebut bisa dikata belum begitu parah. Dari 170 ribu ekor populasi hewan ternak di Tulungagung, baru 816 ekor di antaranya yang terjangkit PMK. “Jadi belum ada 0,5 persennya. Tidak begitu parah,” terangnya.
Selanjutnya Mulyanto mengungkapkan pula jika sudah mengusulkan pengadaan 25 ribu vaksin PMK ke Pemprov Jatim, utamanya untuk vaksinasi ternak sapi perah. “Informasinya minggu depan vaksin PMK sudah turun ke Tulungagung,” ucapnya. [wed.dre]
