Dewan Jatim Sesalkan Dana Bank Tani Dikelola Bulog

DPRD Jatim, Bhirawa
Kebijakan Pemprov Jatim yang menggunakan Bank Tani untuk membeli gabah atau beras petani melalui Bulog, sangat disesalkan oleh Komisi B DPRD Jatim. Pasalnya, kebijakan ini hanya untuk menguntungkan pedagang saja, sementara petani sendiri tidak dapat menikmati kerja kerasnya melalui kucuran Bank Tani yang dalam APBD Jatim 2015 mendapat alokasi Rp 200 miliar.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana mengaku jika benar Pemprov Jatim menggunakan dana Bank Tani untuk membeli gabah/beras petani dengan bunga rendah melalui Bulog Jatim memang sangat disesalkan. Karena yang menerima manfaat langsung dari dana Rp 200 miliar  yang dialokasikan APBD Jatim adalah pedagangnya, bukan petaninya. Apalagi Bulog sekarang bukan sebagai buffer stock tetapi sudah menjadi lembaga komersial juga.
“Sejak awal kami di dewan berharap anggaran yang di Bank Tani dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani. Di antaranya untuk membantu pembelian benih hingga pupuk yang terkait dengan on farm yang selama ini sangat dibutuhkan petani. Bukan sebaliknya dengan kebijakan Pemprov tersebut justru menguntungkan pedagang dan Bulog yang saat ini memiliki dana mencapai Rp 8 triliun,”tegas politisi asal PKS usai hearing dengan Bulog Jatim, Rabu (1/4).
Karenanya, dalam waktu dekat ini Komisi B akan segera memanggil Bank UMKM sebagai pengelola Bank Tani dan Dinas Pertanian Jatim. “Kami berharap dengan hearing lanjutan ini akan mengungkap apa alasan Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya kepada Bulog dalam pembelian beras petani. Karena yang saya tahu di sini yang terjadi hanya out farm bukan on farm lagi seperti yang kita harapkan,”tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi. Menurutnya latar belakang didirikannya Bank Tani salah satunya untuk membantu kucuran kredit dengan bunga rendah untuk membeli benih dan pupuk. Mengingat dua unsur tersebut sering dikeluhkan oleh para petani. Sementara di satu sisi, Jatim merupakan wilayah yang dijadikan swasembada beras. Itu artinya, kebijakan pemerintah mendirikan Bank Tani di antaranya untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Jadi kalau dana Bank Tani dibuat untuk membeli beras dari pedagang saya kurang setuju. Ini karena sejak awal kami sudah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani lewat Bank Tani dalam pembelian pupuk dan benih. Untuk itu kami akan menanyakan apa alasan Pemprov Jatim menyerahkan pembelian beras ke Bulog,” lanjut politisi asal PAN Jatim ini.
Sementara itu, Kadis Pertanian Jatim Wibowo Eko Putro menolak jika kebijakan Pemprov Jatim dengan Bulog merugikan petani. Sebaliknya, melalui jaringan semut dipastikan Bulog akan membeli gabah/beras langsung ke petani. Di mana setiap hektarenya mampu menyerap gabah/beras ke petani lewat Gapoktan  mencapai 8.049 juta ton. “Yang pasti dengan kerjasama bersama Bulog, kami dibantu untuk membeli gabah/beras hingga di tingkat bawah yaitu langsung ke petani. Dengan begitu petani tidak perlu berbondong-bondong ke Bulog hanya untuk menjual berasnya,”paparnya yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya. [cty]